Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab jangan sampai aspirasi masyarakat tumpah ke jalan-jalan sehingga akan menimbulkan pro dan kontra, sehinga kasihan dengan rakyat.
“Kalau pemerintah masih ngotot dan tidak mau mendengarkan saran dari kita, ya kita serahkan kepada rakyat. Artinya, terserah rakyat maunya seperti apa,” kata Wakil Ketua MUI, Kiai Muhyddin Junaidi, Senin (19/10/2020).
Lanjut Kiai Muhyddin, naskah UU Ciptaker yang diterima dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno tengah dikaji oleh MUI dan para pakar. Nantinya, hasil kajian akan disampaikan ke pemerintah, dan terserah pemerintah mau bagaimana menanggapi masukan dari MUI.
“Kalau paradigmanya adalah arogansi kekuasaan, mentang-mentang berkuasa, ini bukan penyelesaian yang terbaik dari negarawan yang bijak, negarawan yang bijak itu tahu mengapa dirinya diprotes, ini sudah diprotes di mana-mana tapi masih tidak mengerti,” ujar Kiai Muhyiddin.
Kiai Muhyiddin menegaskan, MUI nanti menyampaikan aspirasi dan hasil kajian UU Ciptaker kepada pemerintah dengan jalur resmi. Kalau pemerintah masih enggan menanggapi dan mendengarkan, maka itu bukan salah MUI, itu salah pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi.
Seperti diketahui, sejak 6 Oktober sampai saat ini terus terjadi gelombang aksi gerakan massa menolak UU Ciptaker. Satu tuntutan massa, yakni agar Jokowi mencabut UU Cipater dan segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU tersebut. (mh)
