Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai saat ini ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional. Indikasi itu tercermin dari sikap kekeuhnya pemerintah terhadap masukan masyarakat atas kebijakannya.
Lanjut Din Syamsuddin, mencontohkan revisi UU KPK, desakan penundaan Pilkada serentak, Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan teranyar UU Omnibus Law. Desakan dan pendapat masyarakat dalam berbagai kebijakan itu, kata dia, tidak satupun didengarkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditolak masyarakat tetap saja dilanjutkan.
“Kalau ini terus terjadi, tidak ada titik temu, pemerintah merasa berkuasa, ada gejala negara ini menjadi negara konstitusional dictator,” kata Din dalam video daring, Kamis (22/10/2020).
Celakanya, pemerintah merasa diri sudah baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Padahal, kata dia, dalam banyak hal, pemerintah berjalan dengan keputusan sendiri dan tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat. “Ini berbahaya,” ujar Mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah ini.
Dia mengungkapkan, dalam kasus UU Omnibus Law, hampir seluruh elemen negara telah bersuara keras meminta pemerintah membatalkan pembahasan di DPR. Suara yang sama disampaikan agar UU itu dibatalkan setelah di sahkan. Tetapi, pemerintah nampak tidak mau mendengarkan aspirasi itu.
“Moral politik pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat yang berdaulat,” tukasnya. (mh)
