Polemik UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: Kita Mengkaji dan Beri Masukan ke Jokowi

Ilustrasi mahasiswa tolak UU Cipatker. Foto: Dok Detik/Rifkianto Nugroho
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Jakarta, Hajinews.id – Forum Rektor Indonesia (FRI) akan mengkaji Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR RI baru-baru ini. Setelah itu, akan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diutarakan usai pertemuan FRI dengan Jokowi, pada Senin 19 Oktober, kemarin. Pada pertemuan tersebut, FRI menyampaikan sikap terkait situasi nasional pasca-disetujuinya RUU Cipta Kerja. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

“Bapak Presiden telah menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja, dan berharap FRI bisa mengkaji dan memberi masukan bila ada pasal-pasal yang memang perlu dicermati dampaknya. Presiden mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi FRI. Ini menunjukkan sikap terbuka dari bapak presiden,” ujar Ketua FRI, Arif Satria yang juga Rektor IPB University dalam keterangannya, baru-baru ini.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan, nantinya UU Ciptaker diperlukan untuk memperlancar investasi UMKM dan koperasi. Namun, UU disahkan tersebut kerap disalahpahami seolah-olah hanya untuk investasi asing.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Global Business Complexity Index Rankings 2020, Indonesia berada di posisi pertama. Artinya, Indonesia dianggap tempat paling sulit untuk investasi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, China, dan Malaysia.

“Di sinilah UU Cipta Kerja ini diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut,” kata Arief.

Adapun soal substansi isi UU Cipta Kerja, Arief menyebut pihaknya akan memberikan catatan setelah kajian selesai.

“Dalam waktu dekat FRI akan melakukan serial FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut. Dan hasilnya akan menjadi bahan masukan FRI kepada pemerintah dan DPR RI,” pungkasnya. (mh)

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *