Daftar Donatur Palestina
# Presiden Jokowi tak ingin isu soal vaksin bernasib sama dengan isu OBL
# Gagal dalam Persiapan adalah Mempersiapkan Kegagalan alias Ambyar
Penulis : Dr.Abidinsyah Siregar*) (saran ke-60 )
Tanggal 12 November selalu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Tahun 1959 Presiden Soekarno mencanangkan pembasmian malaria secara Nasional. Sebelumnya telah terjadi wabah malaria yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Gerakan pembasmian dengan membentuk Dinas Pembasmian Malaria diseluruh Provinsi/Kab/Kota dan kemudian berganti nama Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM) ditahun 1963. Bekerjasama dengan WHO dan USAID, ditargetkan tahun 1970 Indonesia bebas Malaria.
Kegiatan pembasmian malaria secara Nasional dengan melakukan penyemprotan DDT dari rumah ke rumah, terutama di daerah endemic malaria. Kegiatannya diperkuat dengan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Dalam 5 tahun, 63 juta penduduk (66 % dari 96 juta penduduk Indonesia ketika itu) telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria.
Keberhasilan itu, didedikasikan sebagai Hari Kesehatan Nasional, yang dinyatakan pada 12 November 1964.
Momentum itu menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen Bangsa dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Sekali lagi KEBERSAMAAN.
VAKSINASI COVID-19 UNTUK PENDUDUK INDONESIA
Beberapa hari yang lalu, Dirjen P2P Kemenkes Dr.Achmad Yurianto dalam Konperensi Pers di Kemenkes menyampaikan agenda Vaksinasi bagi masyarakat Indonesia yang akan dimulai November 2020. Dalam paparannya, Yuri menyampaikan upaya pembuatan Vaksin diberbagai Negara, dengan tingkat perkembangan fase satu, fase dua dan yang sudah sampai fase tiga, sebagaimana yang dicapai oleh China yang produknya dijanjikan untuk dijual kepada Indonesia.
Sontak mendengar akan dilakukan vaksinasi Covid-19 mulai November, telepon berdering dan WA bergetar mempertanyakan.
Sayangnya Dr.Achmad Yurianto tidak bisa lagi dimintai keterangan, karena jumat kemarin sudah mutasi jabatan menjadi Staf Ahli Menkes Bidang Tehnologi Kesehatan dan Globalisasi yang tentu tidak punya kewenangan eksekusi dan representasi untuk menjawab pertanyaan publik terkait jabatan sebelumnya.
BPS dalam survey daringnya pada tanggal 7-14 September 2020 lalu menunjukkan masih adanya 17% responden yang yakin atau sangat yakin dirinya tidak akan tertular Covid-19. Dan ada 22-25 % tidak mematuhi Protokol Kesehatan.
Hal ini menunjukkan, adanya sebahagian masyarakat dengan sadar mengabaikan Protokol Kesehatan dan Disiplin 3M.
Tentu itu juga menunjukkan lambat dan mandegnya ajakan Perubahan Perilaku yang mengkampanyekan perisai Iman, Aman, Imun terhadap Covid-19 dan sikap itu bisa menjadi benih penolakan terhadap Vaksinasi massal.
Tidak sedikit bertanya tentang kekhawatiran, tentang validitas, tentang proses uji klinik dan tahapan fase uji vaksin, tentang penolakan, tentang kegagalan, tentang kebijakan Negara produsen vaksin yang dikhabarkan tidak mewajibkan penduduknya vaksinasi, tentang prioritas vaksinasi, tentang tanggungjawab jika terjadi efek samping dan banyak lagi, yang sebahagian masih dapat dijawab dan ditenangkan penulis.
Sementara itu, dalam Talkshow “Update KPC-PEN Vaksin Covid-19” 22 Oktober kemarin, Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian selaku Ketua PEN dan Satgas Covid-19) menyampaikan jumlah vaksin yang dapat disediakan 5 produsen vaksin dunia sebanyak 300 Juta dosis untuk 160-185 juta orang, namun masih dinamis tergantung ketersediaan vaksin.
Sasaran diutamakan usia 18-59 tahun, bila cukup akan menjangkau kelompok usia 15-70 tahun. Untuk tahap awal akan diprioritaskan kepada tenaga medis dan paramedis, Kontak tracing, TNI/Polri, Satpol PP dan petugas pelayanan publik di Bandara, Pelabuhan, Stasiun dll.
Soal waktu, Airlangga berprinsip selesai dahulu clinical trial, pastikan keselamatan manusia dan terbitnya sertifikasi BPOM, yang diperhitungkan proses ditahun 2021.
Pemerintah cq Kementerian Kesehatan dengan rekomendasi para ahli diberbagai lembaga penelitian dan Kampus, pada tempatnya memberikan informasi yang transparan mengungkapkan seluruh proses hulu-hilir pembuatan hingga produksi vaksin dan rencana vaksinasinya.
Sudah banyak vaksin diciptakan dimuka bumi tetapi tingkat efektifitasnya belum optimal. Sehingga berbagai epidemi seperti Virus SARS, MERScov, Polio, Campak/Measles, Meningitis, Demam Berdarah Dengue, juga TBC belum ada yang berakhir. Kasusnya naik turun yang fatalitas nya lebih tinggi dari Covid-19.
Masalah utamanya boleh jadi bukan hanya pada kualitas Vaksin, tetapi juga pada efektifitas Vaksinasi, yaitu sasaran vaksinasi tidak menjangkau semua sasaran terutama sasaran potensial yang terdampak. Dan kurang terorganisir.
Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa kegagalan utama lainnya adalah pada Komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan Vaksinasi ini dengan baik.
BELAJAR VAKSINASI DARI PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
Penulis ingin berbagi pengalaman, ketika menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun (Percontohan Otonomi Daerah) di Sumatera Utara, saat yang sama secara Nasional dicanangkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang pertama di Indonesia dan dilakukan berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 1998. Dengan sasaran setiap balita termasuk bayi baru lahir yang bertempat tinggal di Indonesia diimunisasi dengan vaksin polio, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Pemberian imunisasi dilakukan 2 kali (September dan Oktober) masing-masing 2 tetes dengan jarak jeda waktu satu bulan. Dengan sasaran akhir Indonesia bebas Polio tahun 2000.
Situs resmi World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia, menyebutkan polio atau Poliomielitis menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Satu dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan yang ireversibel atau tidak dapat kembali. Di antara mereka yang lumpuh, 5 hingga 10 persen meninggal ketika otot-otot pernapasan mereka jadi tidak bergerak. Website polio.org, menginformasikan polio adalah penyakit yang menakutkan bagi Negara-negara industry, karena menyebabkan ribuan anak lumpuh setiap tahun.
Pada tahun 1988 ditemukan ada 350.000 kematian karena Pandemi Polio. Kini mengalami penurunan yang sangat bermakna.
Pekan Imunisasi Nasional didukung logistik yang cukup dan standar, penyimpanan dalam temperature dibawah 5 derajat celsius, monitoring rantai dingin (cold chain) selama 24 jam. Berbagai model lemari pendingin digunakan sesuai lokasi sehingga ada yang menggunakan listrik dan ada dengan minyak tanah. Dipersiapkan pula rencana distribusi untuk memastikan agar vaksin Polio 20 dosis/vial yang dibawa dari Puskesmas ke lokasi pemberian Vaksin Polio tidak sampai menurunkan atau merusak kualitas vaksin dalam termos pendingin.
Pada hari H pelaksanaan vaksinasi polio yang hanya berlangsung 7 (tujuh) hari secara serentak secara Nasional banyak melibatkan tokoh Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan TNI/Polri agar masyarakat merasa disambut dan dilayani dengan baik.
Waktu kegiatan Vaksinasi yang bersamaan dan terbatas dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan secara nasional.
Hasilnya tercapai target bervariasi 90 sampai 110 % (diatas 100% karena banyak sasaran yang tidak terdata sebelumnya namun tergerak datang ke Pos-pos PIN).
SUKSES YANG DICAPAI karena tingginya kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk ikut Vaksinasi. Berbagai pertemuan selama beberapa bulan dari satu tempat ketempat lain sesuai tanggunjawab wilayah masing-masing Kecamatan dan wilayah kerja Puskesmas. Kemudian berulang lagi keurutan awal, sehingga rata-rata setiap komunitas mendapat kunjungan sosialisasi sampai 3 kali.
BAGAIMANA PERSIAPAN VAKSINASI COVID-19
Harus kita akui respons publik terhadap Covid-19 “cukup mengkhawatirkan”. Tidak sedikit upaya yang dilakukan Pemerintah didukung berbagai Organisasi Kemasyarakatan, bahkan keagamaan, namun belum menunjukkan tanda-tanda penyebaran virus Covid-19 sudah dapat dikendalikan.
Pertambahan kasus yang masih diatas 4.000 kasus perhari, menunjukkan banyaknya suspek dan probable yang hilirmudik disekitar kita. Mungkin mereka tidak menyadari sebagai pembawa virus karena 80% mereka tidak bergejala.
Tentunya ini berawal dari Komunikasi yang tidak berproses dengan baik.
Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko kemarin mengakui gaya komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi (isu omnibus law) buruk. Hal ini diungkapkan Moeldoko dalam sesi tanya jawab bersama wartawan Istana. “Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik,” kata Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan KSP, Rabu (CNN Indonesia,21/10).
Sebelumnya Bapak Presiden Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk benar dan jelas dalam menyampaikan informasi terkait vaksin Virus Corona ke masyarakat. Ia tak ingin isu soal vaksin bernasib sama dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu demo.
“Hati-hati disiapkan betul”, kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/10).
Pesan Bapak Presiden, harus diterjemahkan dengan antisipasi yang cepat tepat. Sedikit saja “penyimpangan janji” bisa membuat “ambyar” semua rencana.
Membiarkan masyarakat berasumsi, akan menyebabkan penyesatan informasi hingga 80%. Lantas komunikasi apa lagi yang handak dibangun?. Indonesia punya ribuan budaya dan adat istiadat yang memiliki cara berbeda dalam komunikasi dan tatacara pengambilan keputusan. Berabad-abad mereka hidup dan eksis. Kekuatannya pada pola komunikasi yang sudah menjadi kearifan.
KESIAPAN DAN PERUBAHAN PERILAKU MENJADI KUNCI SUKSES
Pada suatu episode percakapan dalam film pendek THE INVASION yang dibintangi Nicole Kidman dan Daniels “Bond” Craig. Film yang hampir serupa The Flu atau Contagion itu mengkisahkan orang-orang di bumi menghadapi pandemi misterius.
Yang terjangkit menjadi predator penularan kepada yang sehat. Para ahli bekerja keras menemukan solusi. Mereka termasuk para pemenang Nobel berkumpul menganalisa di Laboratorium. Kata mereka “dalam perang menghadapi Pandemi, cara menang adalah membuat Laboratorium”.
Laboratorium, membuat kita mengenal detail “siapa” sebenarnya virus Covid-19 dengan semua karakteristiknya. Itu bisa dibaca dengan pendekatan Surveilans Epidemiologi. Dari lebih 380.000 kasus terkonfirmasi di Indonesia, kita akan tahu siapa yang terkonfirmasi, berapa usianya, apa jenis kelaminnya, dimana tinggalnya, dimana diduga terkena infeksinya, bagaimana tanda awalnya, mengapa ada tanpa gejala, mengapa ada yang langsung terlihat gejala, dan sebagainya.
Buku Revisi V Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus (Covid-19) Kemenkes yang terbit Juli 2020, hanya menuliskan tentang paparan Covid-19 di China. Belum membuka data karakteristik kasus di Indonesia.
Dalam buku Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19, yang diterbitkan BNPB/ Satgas Nasional Penanggulangan Covid-19, terbit awal Oktober 2020, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menuliskan “Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu, seribu kali kau berperang, seribu kali kau menang”.
Pesan “KENALI” itu sangat amat penting. Apalagi sang musuh (virus Covid-19) “tidak terlihat kasat mata”. Bagaimana memenangkan perang melawan musuh tak terlihat, disitulah perlunya pemahaman publik secara utuh untuk menyadari dan perang total dengan melindungi diri menggunakan perisai 3M sebagai strategi hidup dan menang dengan melakukan tetap pakai MASKER, sering MENCUCI tangan dengan sabun dan air mengalir, serta MENJAGA jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
Tentu dengan 3M terjadi Perubahan prilaku menuju pembiasaan perilaku baru sebagai suatu Tatanan Baru dalam kehidupan antar manusia.
Kesadaran, Pembiasaan dan Tanggungjawab untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan 3M diPASTIkan dapat memutus rantai penularan virus Covid-19 sekaligus secara PASTI pula menekan penyebaran virus dan akhirnya membebaskan Indonesia dari cengkraman Pandemi Virus Covid-19 yang telah menyerang sejak Maret 2020.
UPAYA PENINGKATAN KESADARAN DAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Strategi utama dan pertama yang perlu dilakukan adalah Sosialisasi Kebijakan 3 M dan Vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia. Kita butuh Public Relation untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada lebih 64.000.000 Keluarga Indonesia pada 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 83.931 Desa/Kelurahan melalui berbagai cara dan tehnologi komunikasi (IT) sesuai medan dan kondisinya.
Kita punya sejumlah petugas Pemerintah dan Kader yang bisa diberdayakan.
Mereka adalah :
- 83.931 Kepala Desa/Lurah dengan rata-rata 5 aparatnya
- 7.094 Camat dengan rata-rata 10 aparatnya
- 14.300 Penyuluh KB, ditambah 32.000 Petugas Lapangan KB dan sekitar 1.000.000 Kader.
- 9.993 Dokter Kepala Puskesmas dibantu 5-10 aparatnya
- 200.000 Bidan Di Desa
- 6.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI (*Waaster Kasad 1 Juli 2019)
- 50.000 Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) Polri
- 83.931 Ketua PKK Desa/Kelurahan
- Ratusan ribu Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 800.000 Takmir Masjid
- Ratusan ribu Ulama/Pendeta/Pandita/Biksu/dll tokoh agama.
- Jutaan Kader Karang Taruna Desa.
- Jutaan Kakak Pramuka, dan banyak lagi ditingkat masyarakat Desa
Semua mereka bisa dan sudah biasa melakukan tugas hilir/praktis kebijakan operasional Pemerintah ditingkat Rumah Tangga hingga Desa/Kelurahan.
Penulis ingat saat penugasan sebagai Deputi BKKBN tahun 2013 dalam suatu Rakor Pimpinan TNI dalam Program KB dan Kesehatan, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, yang diulang lagi oleh Panglima TNI berikutnya Jend.TNI Gatot Nurmantyo, memberi arahan berkenaan dengan ancaman terbesar Indonesia yaitu Global Warming yang diikuti Kelangkaan Pangan dan Ledakan Penduduk yang bisa diikuti Konflik Sosial, sehingga Panglima memerintahkan jajaran TNI agar menugaskan seluruh BABINSA menjadi PUBLIC RELATION program Nasional KB yaitu “Dua Anak Cukup” mendampingi seluruh petugas KB dan Puskesmas penyuluhan dari rumah ke rumah diseluruh Desa.
Mereka semua adalah pilar terkuat penerapan 4 Strategi Intervensi Perubahan Perilaku 3M membangun kesiapan masyarakat menuju Adaptasi Kehidupan Baru.
Khusus strategi ke 4 HUKUMAN, agar setiap pelanggar Protkes dan Vaksinasi diberikan Diklat Bela Negara, Taplai dan Kesehatan yang dibina oleh Koramil setempat bekerjasama dengan Puskesmas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ini lebih menguntungkan dalam perubahan perilaku daripada hukuman fisik atau denda.
Jakarta, 24 Oktober 2020
*) Dr.Abidinsyah Siregar,DHSM,MBA,MKes : Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes/ Mantan Deputi BKKBN/ Mantan Komisioner KPHI/ Mantan Kepala Pusat Promkes Depkes RI/ Alumnus Public Health Management Disaster, WHO Searo, Thailand/ Mantan Ketua MN Kahmi/ Mantan Ketua PB IDI/ Ketua PP IPHI/ Ketua PP ICMI/ Ketua PP DMI/ Waketum DPP JBMI/ Ketua PP ASKLIN/ Penasehat BRINUS/ Penasehat Klub Gowes KOSEINDO/ Ketua IKAL FK USU/ Ketua PP KMA-PBS/ WaKorbid.Orbida dan Taplai DPP IKAL Lemhannas/ Pengasuh media sosial GOLansia.com dan Kanal-kesehatan.com
