Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Didi J Rachbini menyoroti kebijakan ekonomi presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai ngawur.
Didik menilai kebijakan utang pemerintah dilakukan secara sewenang-wenang. Dampaknya, utang naik signifikan dibanding era sebelum Jokowi.
Lanjut Didik menjelaskan, ini disebabkan dengan disahkannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) 1/2020 menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, atau biasa disebut UU Corona.
“Bahwa tahun 2020 ini karena alasan Covid-19, kebijakan ekonomi itu ngawur sengawur ngawurnya. Kemudian melakukan praktik utang tidak terukur,” ujar Didik dalam diskusi daring, Kamis (5/11/2020).
Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini menyebutkan, utang rezim Jokowi tahun 2020 ini mencapai 300 persen lebih besar dari total anggaran rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bukan dengan utang SBY ya, tapi seluruh anggaran SBY awal itu Rp 500 triliun, pada waktu dia berkuasa. Dan pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen, memang awalnya 4-5 persen. Tetapi bisa mencapai 6 persen,” ucapnya.
Sementara, kata dia, di rezim Jokowi utang pada tahun 2020 ditingkatkan dari sekitar Rp 650 triliun menjadi sekitar Rp 1.500 trliun. Kenaikan itu dilakukan dengan menyunat hak budgeting yang dimiliki DPR.
“Yang terjadi ada Perppu 1, DPR sudah tidak punya kekuasaan legislatif. Jadi APBN ditentukan hanya pada eksekutif saja, dari yang biasanya dalam demokrasi ditentukan oleh DPR bersama pemerintah,” tuturnya.
“Jadi dalam keadaan yang ini alasannya Covid, keadaan di mana tidak ada kegiatan kunjungan, tidak ada sosilisasi enggak. Maka ini menaikkan semau gue. Ini dasar teorinya meniru depresi tahun 1930-an, tapi ini ngawur,” pungkas Didik. (mh)
