Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat). Bagi dia, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. “Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” ujar Wenda dalam keterangan tertulis di laman resmi ULMWP.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun melalui cuitan twitternya menyampaikan Indonesia dalam ancaman disintegrasi.
“Indonesia dalam ancaman disinegrasi. Benny Wenda, Ketua United Liberation November For West Papua (ULMWP) umumkan pembentukan pemerintah sementara. Artinya Papua Merdeka. Ini sangat serius,” ungkapnya melalui akun @musniumar.
Pantauan hajinews.id di twitter hari ini kata papua sampai trending topic sampai 25,8 ribu tweet, banyak warganet yang resah jika Papua Barat lepas dari Negera Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam atas sikap organisasi tersebut.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Benny Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
“Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?, Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” jelasnya.
Sementara, anggota Komisi I DPR RI Saifullah Tumiha mengatakan gerakan separatis harus segera diatasi.
“Kita harus paham betul bahwa masalah Papua adalah perbuatan makar yg harus diselesaikan dengan dua cara, yakni militer dan diplomasi internasional. Jika penyelesaian damai sudah maksimal namun tetap terjadi makar oleh kelompok separatis, maka jalan yang ditempuh adalah mengejar kelompok separatis dengan cara militer. Buktikan bahwa TNI profesional,” ujarnya
Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi tidak menggunakan pendekatan keamanan, tetapi lebih pada kesejahteraan untuk mengatasi masalah di Papua Barat. Berdasarkan Keppres 20 tahun 2020, pemerintah fokus pada 5 hal, yakni transformasi berbasis wilayah adat, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, perwujudan SDM unggul, inovatif dan berkarakter. (Sitha).
1 Komentar