Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id- Menteri Sosial Tri Rismaharini memulai kerjanya dengan gebrakan baru. Gebrakan yang dimaksud yakni berencana menghapus bantuan langsung tunai untuk menutup peluang perilaku koruptor.
Menurut Risma, cara tersebut untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kepada masyarakat. Ini berkaca dari kasus Juliari Batubara yang diduga memainkan dana bansos kepentingan pribadi dan kelompok tertentu
“Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus, semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun,” ujar Risma.
Pengamat Ekonomi, Acuviarta Kartabi menilai wacana Mensos Tri Rismaharini menghapus BLT menjadi transfer adalah kebijakan paling efektif. Mengapa efektif? karena mekanisme penyalurannya berbasis digital alias melalui rekening ke masing-masing penerima.
“Ini paling efektif dibandingkan mekanisme tunai, atau non tunai dalam bentuk barang. Memang tidak akan 100 persen efektif, karena persoalannya lebih di pada validasi data,” ujar Acuviarta saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 23 Desember 2020
Risma sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan, agar penerima bansos jadi tepat sasaran. Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
Disisi lain, ICW menilai meskipun bantuan tak dialirkan lagi secara tunai nantinya, potensi ketidakterbukaan terkait penunjukan mitra pengadaan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) diduga akan tetap ada.Hal tersebut disampaikan oleh salah satu peneliti ICW, Almas Sjafrina.
“Sama saja ya, sama-sama ada potensi masalahnya, termasuk kalau elektronik bagaimana penunjukan mitra dan pelaksanaannya,” ujar Almas saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 24 Desember 2020.
Sebab selama ini pemotongan dana bansos masih banyak terjadi masyarakat. Dari hasil survei ICW, beberapa daerah potongannya beragam mulai dari Rp100.000, Rp200.000 bahkan dipotong 50 persennya dengan banyak modus.
“Ada modus yang untuk menjamin agar bansos bulan berikutnya tetap mendapatkan, ada modus membuat surat dokumen kependudukan karena ada penerima yang belum mempunyai dokumen kependudukan lengkap,” katanya.
Lantas apa yang harus disiapkan Risma agar penyaluran bansos lebih maksimal? Menurut Almas, perencanaan sejak awal harus sudah sangat menyeluruh.
Untuk itu, Risma akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
“Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan,” ungkapnya
(Sitha).
1 Komentar