Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Untuk mengendalikannya pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Bank Dunia bahkan memproyeksikan dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 persen.
Demi menjaga situasi ekonomi, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.
Sayangnya, upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona mendapat kritik dari DPR. Pasalnya banyak pengusaha yang bangkrut.Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tak mampu menahan pengusaha-pengusaha untuk tetap bertahan.
“Tapi kenyataan, faktanya, Ibu Menteri teman-teman saya di Kadin yang middle low, mereka satu-persatu pamit dari dunia usaha,” katanya dalam rapat Komisi XI, Kamis (12/11/2020).
Senada dengan DPR, Ketua Umum YLKI Tulus Abadi, juga menilai kebijakan pemerintah terkait penangan Covid-19 tidak jelas.Kebijakan yang naik turun ini, berimbas pada sektor swasta.
“Saat ini banyak yang melakukan refund tiket, dan itu menjadi masalah besar bagi para pebisnis swasta. Sekitar Rp 300 miliar total refund yang harus dikembalikan kepada pembeli tiket, dan ini menimbulkan masalah baru,” kata Tulus dalam diskusi online Forwahub, Sabtu (19/12/2020).
Menteri Bappenas Suharso Manoarfa menyebutkan pandemi membuat sektor bisnis merugi. Adapun dari data World Bank sebesar 60% perusahaan bisnis di dunia sudah mengalami kebangkrutan.
“Berdasarkan data World Bank dimana 60% bisnis mengalami kebangkrutan akibat pandemi covid. Ini memberikan kita berusaha isu pandemi covid-19 kita harus memelihara keseimbangan ekonomi,” ujar Suharso dalam video virtual, Kamis (10/12/2020).
Sementara, pemerintah Indonesia menjalankan startegi pararel untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan mengucurkan anggaran Rp695,2 triliun. Hal ini, agar ekonkmi tetap berjalan dalam upaya mencegah resesi tidak kembali terulang. (Sitha).
