Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak mampu memperbaiki dan menjalankan prinsip good governance atau pemerintahan yang baik.
Bahkan, dia menilai, pemerintah cenderung mengutamakan pilkada serentak, alih-alih menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak. Boro-boro pemerintah fokus penanganan pandemi Covid-19 yang semakin buruk.
“Hampir seluruh elemen bangsa telah memberikan peringatan keras agar menundanya (pilkada),” ujar Din dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Selasa (11/1). Selain Din yang eks ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sikap pernyataan itu juga diteken Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.
Menurut Din, dari paksaan pelaksanaan pilkada serentak itu, akibatnya sangat jelas terjadi saat ini. Bahkan, hanya sebulan pascapelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, penyebaran pandemi Covid-19 semakin meluas dan memperburuk keadaan.
“Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas semua risiko yang terjadi sekarang?” ucap Din menggugat.
Din menyebut, KAMI hingga kini juga sepakat dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengenai koruptor saat pandemi Covid-19. Para menteri yang melakukan tindak pidana korupsi saat pandemi, sambung dia, harus segera diancam dan dituntut hukuman mati.
“Jual beli jabatan, pangkat dan nepotisme makin dianggap biasa. Sehingga berujung pada munculnya kasus korupsi dan abuse of power,” kata Din.
Dia juga secara khusus kembali menyayangkan, bantuan sosial untuk rakyat miskin yang tetap dikorupsi saat pandemi. Terlebih, dana tersebut juga berasal dari utang luar negeri. “Hal demikian, menjadi bukti bahwa tidak ada niat serius pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki moral dan sistem pemerintahan,” kata Din. (Republika).
