Edukasi Vaksin Kurang, Tapi Jokowi Sebut Vaksinasi Covid-19 Game Changer

Presiden Joko Widodo (foto: kontan)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Hajinews — Edukasi pemerintah tentang vaksin masih kurang terhadap masyarakat. Namun Presiden Jokowi meyakini pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah game changer.

Sayangnya, kurang pahamnya masyarakat ihwal vaksin juga bisa membuat program vaksinasi jadi sia-sia. Misalnya, masyarakat belum tahu jika vaksin memerlukan waktu untuk berkembang, pun meski sudah divaksin masih ada kemungkinan terpapar atau menularkan, untuk itu perlu tetap menjalankan protokol kesehatan.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Contoh kasus seperti Raffi Ahmad, tidak boleh terjadi lagi jika pemerintah ingin program vaksinasi ini berhasil sesuai harapan. Pun, wacana sertifikat bukti vaksin bisa jadi dokumen yang memperbolehkan orang bepergian harus dikaji ulang, seperti yang dihimbau WHO. Maka pengendalian pandemi yang Jokowi sebut game charger baru akan terwujud, sebagaimana dilansir hajinews.

“Pengendalian pandemi, terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 yang digelar secara virtual, seperti dikutip kontan.co.id, dari setkab.go.id, Sabtu (16/1).

Program vaksinasi massal yang sudah dimulai sejak 13 Januari 2021, diharapkan berjalan dengan lancar. Adapun targetnya pemerintah 70% rakyat Indonesia akan muncul kekebalan komunal atau herd immunity sehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali.

 

Edukasi lebih penting

“Meskipun sudah divaksin, ini selalu saya sampaikan, tetap yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat, sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” ujarnya.

Untuk keperluan vaksinasi tersebut, Jokowi menyebutkan, pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

“Jadi di bulan Januari kurang lebih, ini kurang lebih bisa berubah lebih banyak, di Januari 3 juta, di Februari nanti 4,7 juta, di Maret 8,5 juta, April 16,6 juta, Mei 24,9 juta, di Juni 34,9 juta. Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat, meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan,” imbuhnya.

Seorang petugas kesehatan bereaksi setelah menerima vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech ketika negara tersebut mulai vaksinasi terhadap virus corona, di Rumah Sakit Favoriten di Wina, Austria, 27 Desember 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Sebelumnya hajinews melaporkan, di luar negeri sudah ada kasus di mana petugas medis terinfekasi virus covid-19 setelah menerima vaksin pfizer. Hal ini tentunya menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan, bahwa vaksinasi bukanlah jadi hal mutlak seseorang menjadi kebal terhadap ancaman covid-19. Adapun penjelasan ahli menyebutkan, karena vaksin memerlukan waktu untuk bisa berkembang.

“Kami tahu dari uji klinis vaksin bahwa perlu sekitar 10 hingga 14 hari bagi Anda untuk mulai mengembangkan perlindungan dari vaksin,” kata Ramers. “Dosis pertama vaksin corona yang menurut kami memberi Anda sekitar 50%, dan Anda membutuhkan dosis kedua itu untuk mencapai 95%.” ungkap pfizer.

Melihat kasus-kasus yang sudah lebih dulu ada. Alangkah baiknya jika pemerintah lebih aktif mengedukasi masyarakat, dari mulai persiapan sebelum vaksin, hingga setelah vaksinasi, dan mengapa masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti arahan Jokowi. Hal tersebut lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang ancaman-ancaman bagi yang menolak vaksinasi.(dbs)

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *