Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan “roadshow” dengan sowan ke sejumlah organisasi-organisasi masyarakat berbasis Islam. Apa Maksud Kapolri Keliling Temui Ulama?
Pengamat Organisasi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Prof Sukron Kamil menilai Jenderal bintang empat itu ingin merangkul ormas-ormas Islam di dalam melaksanakan beberapa program kerjanya. Karena menurutnya, sejak dulu ulama telah menjadi pemimpin alamiah dari masyarakat.
“Di sisi inilah saya kira sebuah cara menjalankan pemerintahan, yang dianggap cukup baik dilihat dari sisi kerjasama negara dengan kekuatan civil society,” kata Syukron dilansir republika pada minggu (31/1).
Lanjut Syukron, memang di dalam sejarah Indonesia ada problem untuk beberapa pimpinan yang kerap terjadi penolakan. Misalnya dulu pernah terhadap Kapolri yang statusnya adalah bukan muslim. Kemudian Listyo sendiri orang Nasrani yang memiliki kedekatan dengan presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentu saja, ini jadi bagian dari Listyo dalam mendapatkan dukungan sosial politik dari kekuatan kekuatan masyarakat, dari tiga ormas yang telah dikunjungi, yaitu Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Rabithah Awaliyah.
Mengutip republika, menurut Syukron, jika dilihat dari sisi analisis politik kontemporer Indonesia kesan Jokowi anti-Islam masih sangat kuat meskipun wakil presiden adalah tokoh besar NU dan mantan ketua MUI. Terutama setelah pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Apalagi enam anggota FPI menjadi korban bentrokan dengan Polisi yang diduga terjadi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Syukron memahami, sowan Listyo Sigit terhadap ormas-ormas Islam.
“Seolah-olah dia ingin bicara bahwa Polri dengan ormas-ormas yang menjadi ormas utama Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU itu tidak ada masalah meskipun negara pemerintah membubarkan FPI,” kata Syukron.
Syukron menilai Kapolri baru merepresentasikan pemerintahan Jokowi secara umum yang ingin mengurangi sisi bahwasanya kebebasan politik sedang mengalami penurunan. Terutama kebebasan politik bagi kalangan yang disebut “Islam Politik”. Padahal pada masa reformasi itu semua kekuatan Islam baik, Islam kultural maupun politik diberi ruang yang luas. Namun tidak pada saat ini, meski partai-partai politik masih masih diberi ruang.
