Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Inflasi rendah bahkan deflasi yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan berulangnya kesalahan manajemen risiko dan bencana dalam penanganan pandemi Covid-19.
Jika dilihat, sebelum pandemi Covid 19 terjadi dan dialami secara massif oleh bangsa Indonesia, kinerja ekonomi makro memang memprihatinkan.
Maka, setelah meluasnya pandemi covid 19, tidaklah heran kinerja perekonomian semakin merosot tajam, apalagi strategi pembangunan yang telah salah menempatkan skala prioritas sehingga tak menghasilkan nilai tambah produksi dan daya ungkit (leverage factor) yang signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan publikasi, bahwa pada bulan Januari 2021 tingkat inflasi mencapai 0,26%. Dari 90 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), 75 kota mengalami inflasi, sedangkan 15 kota lainnya mengalami deflasi. Sedangkan tingkat inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 1,55%.
Dapat dipastikan, bahwa inflasi bulan Januari 2021 yang tercatat sebesar 0,26% tidaklah menunjukkan adanya tekanan dari sisi pasokan dibanding sisi permintaan.
“Yang terjadi justru adanya kelebihan pasokan di dalam negeri untuk komoditas tertentu (konsumsi), sementara impor bahan pangan masih terus mengalir ke wilayah perkotaan,” tutur Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangannya, dilansir Kabar Nusa, Kamis (4/2/2021).
Kasus meningkatnya harga daging ayam dan sapi serta menurunnya harga beli telur ayam pada kelompok peternak di hulunya membuktikan masalah tersebut.
Oleh karena itu, inflasi lebih didominasi oleh naiknya harga-harga pada bahan makanan seperti naiknya harga kedelai, daging sapi, dan cabai namun hanya pada kota-kota tertentu.
“Sementara di kota-kota lainnya justru terjadi penumpukan pasokan komoditas tersebut dan memunculkan reaksi dari kalangan petani dan peternak,” ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.
Pemerintah harus membenahi
Pemerintah harus memperhatikan jalur logistik dan distribusi pasokan komoditas pangan ini, ditengah pandemi covid 19 dan keadaan cuaca yang anomali serta kemungkinan terjadinya bencana alam.
Kata Defiyan, harus ada kesadaran kolektif di dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membenahi secara serius fundamental perekonomian negara dan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani, nelayan yang berada di sektor hulu serta pedagang kecil di sektor hilir industri.
Bencana alam mutakhir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama agar logistik dan distribusi antar wilayah dalam memobilisasi pasokan bahan pangan tidak menimbulkan dampak inflasi sebesar 1,43%.
Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini dan mewaspadai faktor bencana alam di beberapa daerah untuk bulan-bulan berikutnya, sebab hal ini berpotensi kembali menaikkan inflasi karena terganggunya distribusi logistik.
Jika dilihat bulan Januari pada daerah-daerah tertentu terjadinya inflasi yang rendah atau bahkan deflasi disebabkan oleh adanya pembatasan sosial PPKM, khususnya di Pulau Jawa-Bali yang membatasi mobilitas masyarakat untuk berbelanja.
Dan, untuk daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, deflasi terjadi karena pasokan berlebih (over supply) dan terhambatnya mobilitas ke Pulau Jawa dan Bali karena persyaratan perjalanan kesehatan yang ketat melalui tes rapid antigen dan swab sehingga cenderung dihindari masyarakat.
“Inilah kesalahan dalam manajemen resiko dan bencana yang selalu berulang kali terjadi sehingga merugikan mobilitas perekonomian bangsa dan negara, di samping koordinasi antar otoritas kementerian yang kacau,” demikian Defiyan.
