Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Pemerintah berencana mengganti model sertifikat tanah dari bentuk fisik menjadi elektronik. Peraturan mengenai hal tersebut bahkan sudah diterbitkan.
Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pun memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, mengubah kertas jadi elektronik itu bagus.
“Tapi belajar dari peristiwa kasus KTP elektronik, baik dari aspek korupsi, pihak yang bisa akses data, kesiapan peralatan, kapasitas dan integritas pegawai hingga validitas jauh lebih penting. Bagaimana dengan rencana sertifikat tanah elektronik?” tulis dia melalui akun Twitternya, @febridiansyah, dikutip pada Jumat, 5 Februari 2021.
Dari banyak perkara korupsi terkait kebijakan dan anggaran yang besar, Febri menilai sudah saatnya bangsa Indonesia lebih serius menempatkan “asesmen risiko korupsi” sebagai hal utama. Dan, diumumkan karena menggunakan dana publik.
“Agar pencegahan korupsi tidak terjebak slogan dan seremonial semata,” ujarnya.
Febri menekankan bahwa sebelum mngambil kebijakan yang berefek besar pada publik dengan anggaran sangat besar, maka sangat penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal.
“Proyek E-KTP cukuplah jadi pembelajaran. Apalagi Presiden belakangan giat ke daerah dorong proses penerbitan sertifikat, kan?” lanjutnya. (dbs).
