Daftar Donatur Palestina
By Ludiro Prajoko (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)
Hajinews – SEJAK manusia mengenal Tuhan dan kekuasaan, hubungan negara dan agama senatiasa menjadi isu krusial. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, begitu kata Matius.
Isu pemisahan agama dan negara juga mengharu biru revolusi Perancis. Selanjutnya, menjadi salah satu prinsip demokrasi liberal. Perancis moderen di bawah Macron bersikukuh dengan prinsip itu, ketika menghadapi gelombang protes umat muslim sedunia yang menuntut hukuman setimpal terhadap tabloid yang menista Nabi Muhammad.
Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, hubungan negara dan agama, mengerucut menjadi hubungan negara dan Islam. Diawali ketika negara ini sedang digagas-rumuskan bersama dalam BPUPK. Negara Islam muncul sebagai salah satu opsi-tuntutan. Hasilnya NKRI yang didasarkan pada Pancasila dengan menyisakan masalah ‘penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta’ yang menghebohkan.
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, dijelaskan secara ringkas oleh Ki Bagus Hadikusumo: Tauhid. Masyumi kembali memunculkan tuntutan Piagam Jakarta dan memuncak pada Konstituante yang diakhiri dengan Dekrit Presiden. Moh. Natsir, tokoh sentral Masyumi, pencetus Mosi Integral, menjelaskan, semua itu dinamika demokrasi. Sah adanya.
Negara Orde Baru amat curiga kepada Masyumi dan Islam. Meskipun Masyumi sudah membubarkan diri. Kemudian muncul Parmusi. Rejim Orba melarang tokoh-tokoh Masyumi tampil memimpin. Orba memandang kekuatan Islam politik ditopang kekuatan ekonomi umat yang bergerak dalam aneka kegiatan usaha, khususnya industri batik dan rokok kretek. Mochtar Mas’oud dalam bukunya Ekonomi dan Strutur Politik Orde Baru, 1966-1971, mengupas tuntas soal penghancuran basis ekonomi umat Islam diawal masa Orba.
Isu hubungan negara Orba dan Islam menerus sebagai diskursus sepanjang paruh pertama kekuasaan Orba. Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, kata Soenawar Soekowati, seorang tokoh nasionalis sekuler, waktu itu. Lalu, muncul plesetan: Indonesia bukan negara ini-itu. Puncaknya, azas tunggal Pancasila, seiring pelaksanaan paket 5 UU Politik.
Dipenghujung akhir kekuasaannya, negara Orba menjalin hubungan mesra dengan Islam. Lahirlah ICMI, juga Bank Muamalah.
Hubungan negara dan Islam dalam kurun sepuluh tahun terakhir, menarik dicermati, karena menunjukkan pola akrobatis. Sebagaimana ditunjukkan dua isu belakangan ini: jilbab dan waqaf.
Menutup aurat (perempuan) tentu bukan perkara remeh dalam ber-Islam, tapi perkara jilbab tak sepi dari perdebatan. Kalangan yang dianggap: substansialis, lebih-lebih liberal, memandang tak wajib. Tentu berseberangan sikap dengan kalangan yang dianggap: formalis, puritan.
Dalam isu jilbab ini, negara tampil dengan semangat kaum liberal, bahkan terkesan menjadi penganjur sekularisasi. Negara hadir dengan penuh tenaga melalui SKB 3 Menteri (Pendidikan, Agama, dan Dalam Negeri). Intinya, negara melarang pihak sekolah (Negeri) sebagai representasi negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten membuat peraturan yang mewajibkan pakaian seragam berkekhususan agama, (publik menangkap yang dimaksud dalam hal ini jilbab).
Negara memandang berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua.
Nampak jelas, negara dalam pengaruh tradisi sekulerisme, memisahkan urusan agama dan negara.
Penerbitan SKB itu, didasarkan pada pertimbangan yang sungguh luar biasa: menjaga eksistensi ideologi negara Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Membangun karakter peserta didik untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Juga, salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.
