Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lockdown untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Kami menyarankan membuka wacana lockdown. Apakah satu minggu atau dua minggu, tapi rekomendasi itu perlu dilihat sebagai satu peluang ketika sudah sangat frustrasi katakanlah ekonomi cenderung sangat lambat pemulihannya tapi kasus cenderung meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam webinar, sebagaimana dilansir Tempo.co, Ahad (7/2/2021).
Lockdown mempercepat pemulihan ekonomi
Langkah tersebut, menurut dia, cukup strategis dilakukan pemerintah apabila melihat perkembangan ekonomi triwulan IV 2020 dan bagaimana menatap perbaikan di 2021. Ia mengatakan lockdown memang bisa membuat negara menderita, namun pemulihannya bisa lebih cepat.
“Negara lain yang lockdown, di Cina, Vietnam, dan Iran memang mereka agak menderita saat itu tapi pemulihannya jauh bisa dipastikan dan lebih tinggi daripada negara lain,” kata Tauhid.
Data Satgas Covid-19 menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Ahad 7 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 10.827 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Total kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.157.837.
Berdasarkan data pada Ahad ini, kasus Covid-19 terbanyak ditemukan di DKI Jakarta dengan 4.213 kasus. Jumlah ini melonjak tajam dari hari sebelumnya 2.379 kasus.
Penambahan kasus terbanyak kedua ditemukan di Jawa Barat, yakni 1.988 kasus, disusul Jawa Tengah 1.064 kasus. Namun, kasus di kedua provinsi ini turun cukup signifikan dari hari sebelumnya. Per Sabtu, 6 Februari, kasus Covid-19 di Jawa Barat 3.971 kasus dan Jawa Tengah 1.601 kasus.
Berdasarkan catatan Indef, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kesehatan yang hanya terserap sebesar Rp 63,51 triliun atau 63,8 persen dari target Rp 99,5 triliun nyatanya tidak efektif mencegah kasus Covid-19 yang semakin membesar.
Hal ini, menurut Tauhid, menunjukkan ketidakefektifan penanganan Covid-19, khususnya sistem tracing yang masih lemah sehingga kasus semakin berkembang. Program pendukung untuk penyadaran dan penegakan kesadaran masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas (5M), implementasinya pun masih jauh dari yang diharapkan.
“Apalagi meski ada istilah PSBB, PPKM dan PPKM skala mikro tidak banyak perubahan signifikan pada level implementasi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Tauhid terkait wacana lockdown.
