Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Presiden AS Joe Biden mengambil tindakan tegas terkait aksi Kudeta pemerintahan Myanmar oleh militer. Biden menghukum Jenderal Min Aung Hlaing yang dituding sebagai pemimpin Kudeta Myanmar. Bahkan kini kroni dan keluarganya jadi target Amerika Serikat. Langkah Biden ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan demokrasi Myanmar yang coba digulingkan militer.
Melansir AFP pada Rabu (10/2/2021), Biden mengatakan, pemerintahannya memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar yang mencapai 1 miliar dollar AS (Rp 13,9 triliun) dan segera mengeluarkan sanksi baru.
“Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat,” kata Biden.
Dilansir tribunnews, hukum AS melarang memberi bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Namun demikian, Biden menegaskan Amerika Serikat tidak akan menghentikan bantuan ke Myanmar yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengokordinasikan tindakan dengan sekutunya.
“Kami dapat sanksi yang bahkan lebih keras dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang sependapat dengan kami,” kata Price.
Protes massa terhadap kendali militer telah berlangsung besar-besaran di seluruh kota dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi menyusul penggulingannya pada 1 Februari.
1 Komentar