Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegur Wali Kota Pariaman Genius Umar yang menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan seragam sekolah. Akmal menegaskan, SKB 3 Menteri merupakan bagian dari ketentuan perundang-undangan yang harus ditaati semua kepala daerah.
“Barangkali kita peringatkan secara lisan dulu dan beliau juga dapat memahami kami menegur yang bersangkutan,” ujar Akmal dalam konferensi pers yang disiarkan daring, dilansir republika pada Rabu (17/2).
Akmal mengaku, telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Genius Sumar. Ia mengingatkan tugas Genius Sumar sebagai kepala daerah yang harus menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk SKB 3 Menteri tersebut.
“Yang jelas, dengan komunikasi, kami yakin Pak Wali Kota akan memahami tanggung jawabnya,” kata Akmal.
Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar menyebut, Pemerintah Kota Pariaman tidak dapat menjalankan aturan sesuai dengan SKB 3 Menteri tersebut. Terlebih, selama ini di Pariaman tidak ada peserta didik yang protes terhadap aturan berpakaian di sekolah.
Selain Pemerintah Kota Pariaman sejumlah tokoh dan Organisasi Masyarakat Sumatera Barat seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Gerakan Nasional Pengawal Fatma (GNPF) Ulama Luak Limo Puluah, Minangkabau, MUI Sumbar, Ormas-ormas Islam, Bundo Kandung dan tokoh masyarakatjuga menolak SKB tiga mentri karena dinilai meresahkan orang Minangkabau.
Ketua LKAAM Sayuti Datuak Rajo Panghulu bahkan akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mahkamah Agung (MA). Surat tersebut berisi aspirasi bahwa adanya SKB tiga menteri ini sudah meresahkan warga Sumatra Barat dan Indonesia umumnya.
“Kita akan buat surat kepada Presiden dan MA. Kepada MA, kita meminta agar meninjau kembali SKB tiga menteri ini,” ujar Sayuti dilansir Republika, pada Selasa (16/2).
