Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Polemik Pilkada Serentak 2024 seperti bola panas yang terus bergulir. Ahli hukum tata negara, Refly Harun turut berkomentar terkait polemik Pilkada Serentak 2024 yang dinilai menguntungkan Partai PDIP. Refly menuding PDIP adalah parpol yang gila kuasa. Menurutnya, PDI-P terlalu banyak menggunakan dalih untuk berkuasa, termasuk di Pilkada Serentak 2024.
“Yang paling tidak benar ialah membiarkan suatu daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bukan mandat rakyat,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, via genpi.co pada minggu (21/2).
Refly menjelaskan, pemimpin daerah yang masa jabatannya habis pada 2022/2023 akan digantikan oleh pejabat sementara. Pejabat sementara itu tentu bukanlah mandat dari rakyat, melainkan hasil dari penunjukkan Kemendagri.
“Belum lagi potensi pejabat sementara ini untuk dimanfaatkan dalam proses pemenangan partai tertentu,” katanya.
Polemik Pilkada Serentak 2024 ini juga sepertinya akan berakhir dengan keputusan yang sama. Sebab, Presiden Jokowi sudah ikut turun tangan untuk menyetop peluang revisi Pilkada Serentak tersebut.
Partai Golkar, PKB, dan Nasdem yang pada awalnya ingin normalisasi Pilkada 2022/2023 pun akhirnya berbalik badan mendukung Pilkada Serentak.
