Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Sejumlah ekonom sebelumnya telah memprediksi akan terjadinya defisit APBN 2021. Hal ini lantaran melemahnya ekonomi di masa pandemi tahun 2020 kemarin menyebabkan pendapatan negara menurun drastis. Padahal pemerintah memiliki banyak kebutuhan untuk menanggulangi pandemi dan untuk anggaran negara lainnya.
Akibat APBN 2021 defisit ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerahkan berbagai cara untuk menutup anggaran. Salah satu strategi yang diterapkan Menkeu adalah dengan menjadikan surat utang menjadi salah satu strategi mendapatkan anggaran, sebagaimana dilansir Bisnika.com, Jumat (12/3).
Strategi Kementerian Keuangan untuk menutup defisit APBN 2021
Besarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2021 ini sudah sah ditetapkan sebesar Rp1.006,4 triliun. Jumlah APBN ini setara dengan 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia.
Menanggapi defisitnya APBN Indonesia di tahun 2021 Kemenkeu pun mengerahkan berbagai cara untuk menutup kekurangan dana.
Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan, defisit APBN 2021 nantinya akan dipenuhi dengan penerapan strategi pembiayaan yang terukur. Yaitu dengan cara menerbitkan surat utang dan pinjaman atau loan.
Target penerbitan SBN retail hingga 80 triliun
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini masih menjadi cara andalan MenKeu untuk mendapatkan dana dalam jumlah cukup besar dalam upaya menutup defisit Anggaran. SBN ini nantinya akan diterbitkan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan ini diharapkan pemerintah bisa meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi.
Proporsi SBN rupiah menengah panjang rencananya akan diterbitkan sebanyak 80 sampai 85 persen. Sedangkan untuk SBN valas dikeluarkan dengan proporsi 12 sampai 15 persen.
Target penerbitan SBN ritel tahun ini adalah antara Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Dari jumlah ini pemerintah akan membaginya menjadi dua jenis SBN retail, baik surat utang konvensional maupun syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan anggaran.
Saat ini SBN Tradable Rupiah masih didominasi asing
Berdasarkan data yang tercatat dalam DJPPR Kementerian Keuangan, saat ini kepemilikan SBN Tradable Rupiah masih didominasi oleh kepemilikan investor asing, dengan total kepemilikan mencapai 23,61 persen.
Saat ini kehadiran investor asing sangat diperlukan untuk menurunkan biaya pinjaman, melakukan peningkatan likuiditas, serta memperpanjang masa jatuh tempo utang.
Berdasarkan data per 2 Maret 2021 kemarin kepemilikan SBN Tradable Rupiah saat ini 10,99 persen dipegang oleh institusi pemerintah. Sementara 47,22 persen lainnya dimiliki oleh perbankan.(dbs)
