Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menanggapi maraknya kudeta kepemimpinan di tubuh organisasi belakangan ini seperti yang terjadi di KNPI maupun Partai Demokrat.
Diketahui, kepemimpinan Ketua Umum KNPI Haris Pertama dikudeta oleh pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Sementara di Parpol, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikudeta oleh Kepala KSP Moeldoko lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Terkait hal itu, Gatot Nurmantyo pun melihat peristiwa maraknya pengambilalihan kepemimpinan di tubuh organisasi maupun partai politik mengancam keselamatan bangsa.
“Kalau ini kejadian di partai dan berubah (lanjut) ke perusahaan dan dilegalkan (yang mengambilalih), saya kira tinggal tunggu saja bangsa ini hancur, punah,” ujar Gatot Nurmantyo.
Hal itu disampaikan Gatot lewat video wawancara yang tayang di kanal Youtube Bang Arief FNN, seperti dilihat pada Selasa 16 Maret 2021.
Menurut Gatot, jika tren pengambilalihan organisasi secara ilegal kian meluas dan disahkan oleh otoritas maka yang punya kekuatanlah yang akan berkuasa.
“Jadi siapa yang kuat dia akan ambil. Hukum rimba berlaku, ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi,” tegasnya.
Mengutip Hops.id, Gatot Nurmantyo dalam tayangan video itu juga menanggapi soal kejadian kudeta Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menurutnya, kejadian di partai berlambang Mercy itu akan membuat elite parpol lainnya khawatir peristiwa serupa juga akan terjadi di internal partai mereka.
“Pasti semua ketua umum partai sekarang was-was. Kapan partai saya akan diambil juga, ngomong salah sedikit nanti (bisa diambil). Kebebasan demokrasi macam apa ini. Ini sangat berbahaya,” ungkap Gatot Nurmantyo.
Maka dari itu, menurut Gatot, apabila Kemenkumham mengesahkan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang maka akan berdampak pada kehidupan parpol lainnya.
“Apabla ini dilegalkan Kemenkumham, akhirnya semua partai akan gini. Terus untuk apa bikin parpol baru. Lebih baik nunggu saja kesempatan ambil partai orang. Kalau Menkumham melegalisir, selesai. Demokrasi macam apa ini, mau jadi bangsa apa ini,” ujarnya. (dbs).
