Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi merasa prihatin bahwa untuk memenuhi kebutuhan jahe saja Indonesia sudah impor.
Hal itu diketahuinya saat pemusnahan jahe impor yang terindikasi mengandung zat membahayakan pertanian Indonesia. Dedi mengatakan, sebelum Komisi IV dan Kementerian Pertanian memimpin pemusnahan 4 kontiner jahe impor dari Myanmar dan Thailand melalui Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/3/2021) kemarin.
Jahe tersebut mengandung unsur tanah sehingga dikhawatirkan bisa menebarkan penyakit bawaan dan mengancam pertanian Indonesia.
“Maka Komisi IV minta jahe itu dimusnahkan karena tidak memenuhi syarat masuk Indonesia. Pemusnahannya sudah kemarin,” kata Dedi, Selasa (23/3/2021) pagi.
Dedi mengatakan, persoalan yang menjadi fokus Komisi IV adalah bukan pemusnahan, tetapi keprihatinan mendalam bahwa jahe saja sudah impor.
“Negeri ini kaya rempah dengan hamparan tanah begitu luas. Tanah kosong di Indonesia sangat luas. Jahe adalah tradisi tanaman rumahan, kenapa kita hari ini kok mesti impor. Ini keprihatinan mendalam,” kata politisi Golkar ini.
Oleh karena itu, Dedi minta Dirjen Karantina, Dijen Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) pada tahun berikutnya menyiapkan program peningkatan produksi kebutuhan-kebutuhan yang masih impor. Semua anggaran difokuskan ke sana.
Lalu dibuat terintegrasi antara pusat sampai daerah untuk menggarap kebutuhan yang masih impor, sehingga bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri.
“Program itu kemudian dimasukkan ke perencanaan pembangunan yang terntegrasi,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, jahe sebenarnya bisa dipasok dari dalam negeri, tidak harus impor, jika pemerintah memanfaatkan lahan-lahan kosong. Misalnya, lahan-lahan di pinggir sepanjang jalan Tol Semarang sampai Jakarta bisa ditanami jahe.
“Jasa Marga diberi tugas tanam jahe di sepanjang jalan itu,” kata Dedi.
Sebelumnya, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI memusnahkan 108 ton jahe yang diimpor dari Myanmar dan Vietnam. Jahe tersebut tak memenuhi syarat karantina lantaran masih terdapat tanah. (dbs).
