Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Ingat anggota DPR Ribka Tjiptaning, yang pernah bikin geger karena menolak divaksin terkait Corona.
Ribka yang juga seorang dokter, kerap dianggap berseberangan dengan PDI P pengusung Jokowi.
Ribka akhirnya telah dirotasi ke Komisi VII (bidang kesehatan) oleh Fraksi PDI Perjuangan. Komisi VII DPR membidangi masalah energi dan migas.
Di Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning pun masih berkomentar pedas mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak dianggapnya tepat.
Teranyar, Ribka Tjiptaning mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak untuk memboikot produk luar negeri dan mencintai produk dalam negeri.
Ribka pun menyinggung soal kekayaan alam seperti nikel, gas dan minyak yang harus menggunakan produk dalam negeri.
Namun, kenapa vaksin Covid-19 merah putih nusantara yang justru distop oleh pemerintah?
Hal itu disampaikan Ribka saat rapat kerja dengan Menristek/BRIN Bambang Brojonegoro di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/3/2021).
“Pak Jokowi dalam stetmennya di TV saya amati, sangat mendukung semua produk dalam negeri, sampai Nikel, Gas sampai minyak. Tapi ada 1 yang enggak didukung dalam negeri, saya juga nanya nih ke mas Menteri, apakah ini juga termasuk riset vaksin merah putih nusantara,” kata Ribka.
Menurut Ribka, seharusnya pengembangan vaksin merah putih didukung penuh oleh pemerintah.
Terutama, dalam mendukung inovasi dan teknologi untuk mengembangkan vaksin tersebut.
Terlebih, Presiden Jokowi telah membuat peryataan yang mengajak semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri.
“Itu dalam negeri loh, harus didukung. Kalau nikel justru dalam negeri, gas, minyak dalam negeri, semua produk harus kita tinggikan semua produk dalam negeri. Tapi, ada tapi, yang satu ini kok aneh, vaksin Merah Putih Nusantara, mengko disit,” ucap Ribka.
Diketahui, Penelitian vaksin nusantara gagasan mantan menteri kesehatan Terawan ditunda sementara, setelah surat permohonan penundaan dari peneliti RSUD Kariadi, Semarang beredar di media Sosial.
Surat yang diteken Plt Dirut RUSP Dr Kariadi Semarang, Dr dr Dodik Tugasworo Pramukarso itu ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membenarkan hal tersebut.
Ia mengatakan, penundaan sementara dilakukan karena pihak RSUP Kariadi sedang melengkapi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk masuk ke uji klinis tahap kedua.
“Jadi Dirut RSUP Dr. Kariadi meminta izin untuk melengkapi syarat CPOB untuk masuk ke uji klinis tahap kedua. Jadi menunda dulu,” ujar Nadia saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (22/3/2021).
Surat tersebut pertama kali diketahui dari cuitan ahli wabah UI Pandu Riono @drpriono1.
“Menindaklanjuti laporan singkat Rapat Kerja Komisi IX DPR yang membahas mengenai penjelasan tentang dukungan Pemerintah terhadap Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara tanggal 10 Maret 2021 yang dihadiri Wamenkes, Menristek/Kepala BRIN, Kepala BPOM, Direktur LBM, Tim Peneliti RSUP Dr Kariadi dan lain-lain, dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai site research mohon izin untuk menghentikan sementara penelitian ini,”
“Oleh karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dendritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM,” demikian bunyi surat tersebut yang dilansir dari laman Tribunnews.
Sebelumnya dalam rapat bersama DPR RI 10 Maret lalu, BPOM RI menyoroti ketidaksesuaian penelitian vaksin Nusantara.
Disebutkan, data yang disajikan peneliti berbeda serta dalam prosesnya belum memenuhi CPOB.
Sehingga BPOM RI memutuskan untuk tidak mengizinkan penelitian ini masuk ke uji klinik tahap kedua. (dbs).
