Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews – Tanda pagar #IndonesiaTerancamBangkrut menjadi trending topic di laman Twitter. Tagar tersebut ramai perbincangan di dunia maya menyusul kenaikan utang luar negeri (ULN).
Tagar tersebut sudah dibagikan ribuan pengguna twitter. Kebanyakan mereka mengaku khawatir dengan berita ULN tersebut. Terlebih kondisi ekonomi masyarakat saat ini tergolong tidak stabil akibat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia sejak satu tahun lalu.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia menembus US$422,6 miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS). Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy).
Peningkatan ULN didorong utang pemeringah dan swasta
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menyebut peningkatan utang luar negeri didorong oleh utang pemerintah dan swasta. Adapun utang pemerintah pada Februari 2021 mencapai US$209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$210,8 miliar.
Namun, secara tahunan, angka tersebut tumbuh 4,6 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahunan Januari 2021 sebesar 2,8 persen (yoy). Peningkatan ULN pemerintah seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada kuartal I 2021.
“Dalam memenuhi target pembiayaan APBN 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap,” tuturnya dalam keterangan resmi, Indonesiainside.id, Jumat (16/4).
Meski demikian, Erwin memastikan ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang setara 17,7 persen dari total ULN. Selain itu juga belanja di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,2 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian sektor jasa pendidikan sebesar 16,3 persen, sektor konstruksi sebesar 15,3 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi senilai 12,7 persen. Lebih lanjut, Erwin menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
BI menyatakan ULN Indonesia Februari 2021 terkendali tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di kisaran 39,7 persen atau naik tipis dibanding dengan rasio bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia dinyatakan sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 89 persen dari total ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ucap dia.(ingeu/dbs)
