Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai buat kekisruhan kamus sejarah tak mencantumkan perjuangan KH Hasyim Asy’ari. Sementara itu, PKB menilai kunjungan itu hanya suaka politik agar tak dicopot Presiden Jokowi jika tak diikuti evaluasi.
Awalnya Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim menghargai klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem ke PBNU. Namun upaya Nadiem tersebut menurutnya belum cukup melegakan.
“Sebagai bagian dari keluarga besar NU, saya merasa klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim kepada PBNU belum cukup melegakan, kenapa? Kami, keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif, tidak jujur dan selalu peran ulama dan organisasi NU,” kata Luqman dilansir dari detik.com, Kamis (22/4/2021).
Luqman berpendapat apa yang tertulis di kamus sejarah Indonesia sampai saat ini masih terus merugikan umat Islam khususnya NU. Dia lantas memberikan salah satu contoh terkait resolusi jihad NU tanggal 22 Oktober 1945 yang sesungguhnya menjadi dasar Hari Pahlawan 10 November.
“Tidak akan ada hari Pahlawan 10 November jika tidak ada Resolusi Jidah NU 22 Oktoter. Negara akhirnya mengakui sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober setelah PKB sebagai kekuatan politik NU menjadi bagian penting dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagi langkah meluruskan sejarah pertempuran Surabaya,” ucapnya.
Luqman pun menduga sampai saat ini masih banyak fakta sejarah peran ulama hingga kiai yang ditutup pihak tertentu. Salah satunya, kata dia, K.H Hasyim Asy’ari yang tidak dicantumkan dalam kamus sejarah Indonesia.
“Bagi saya, tidak dicantumkannya nama KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan. Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini meminta agar Pemerintah melakukan evaluasi terkait kinerja Kemendikbud berkaitan dengan persoalan ini. Menurutnya jika tidak ada evaluasi lanjutan, maka Nadiem hanya mencari suaka politik ke PBNU.
“Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
Seperti diketahui, Nadiem Makarim mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Nadiem meminta maaf atas kekisruhan akibat kamus sejarah tak mencantumkan perjuangan KH Hasyim Asy’ari.
Dalam kunjungan ke kantor PBNU, Kamis (22/4/2021), Nadiem terlihat memakai batik berwarna biru. Nadiem bertemu langsung dengan Ketum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal. Hadir juga Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” ujar Nadiem di kantor PBNU, Kamis (22/4/2021), seperti dilansir NU Online.(ingeu/dbs)
