Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso buka suara atas masih lemahnya geliat pertumbuhan kredit hingga kuartal I tahun ini. Menurutnya, masih lemahnya faktor permintaan/konsumsi akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi biang kerok atas alotnya pertumbuhan kredit di Indonesia.
“Kenapa ekonomi yang diindikasikan kredit belum cepat bangkit, banyak sekali di media dan konsern akan itu. Nah, kalau kita lihat karena dampak pandemi,” ujarnya dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (1/5).
Wimboh mengungkapkan, turunnya permintaan tersebut terjadi merata di berbagai skala bisnis. Termasuk berbagai perusahaan besar plat merah yang juga dihadapkan pada persoalan serupa.
Dia mencontohkan, Maskapai nasional Garuda Indonesia menjadi salah satu perusahaan BUMN yang turut mengalami penurunan permintaan layanan penerbangan selama pandemi Covid-19 berlangsung. “Coba garuda, berapa penerbangan yang bisa dilakukan tidak banyak, kenapa?. Karena penumpangnya gak banyak,” terangnya.
Selanjutnya, PT KAI Persero juga turut merana di masa kedaruratan kesehatan ini. Menyusul terpangkasnya tingkat okupansi sebagai sumber pendapatan perusahaan. “PT KAI coba lihat gerbongnya, yang biasa penuh sesak. Ini hampir kosong, nggak ada penumpangnya,” terangnya.
Kemudian, pil pahit ini juga melanda PT PLN Persero yang mengalami penurunan konsumsi listrik dan pelanggan sambungan listrik baru. “Karena, yang beli setrumnya pabriknya belum beroperasi penuh,” ujarnya.
Sedangkan di sektor swasta, bisnis perhotelan dinilai menjadi yang paling terpuruk akibat menurunnya tingkat okupansi. Khususnya yang dialami oleh sejumlah hotel berbintang. “Karena negara lain masih melarang penduduknya bepergian ke luar negeri. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri,” tekannya.
Sehingga, dia menilai wajar apabila dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memacu pertumbuhan kredit. Mengingat parahnya persoalan penurunan konsumsi yang dialami oleh berbagai sektor bisnis. “Nah, apakah garuda perlu modal kerja sebesar sebelum pandemi Covid-19?. Enggak, enggak mungkin,” bebernya.
Oleh karena itu, pemerintah bersama stakeholders terkait lainnya terus berupaya melahirkan berbagai kebijakan yang mampu mengakselerasi permintaan kredit. Diantaranya melalui pembebasan Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) kendaraan bermotor hingga melonggarkan ketentuan loan to value kredit dan pembiayaan properti 100 persen.
“Kita lihat, bahwa penjualan mobil dan motor rumah sudah cukup bagus. Sehingga, (permintaan kredit) perusahaan sudah mulai akan bangkit,” sebutnya. (dbs).
