Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beralihnya institusi itu menjadi lembaga negara di bawah presiden adalah upaya pemerintah yang ingin melegalkan korupsi.
“Bisa terlihat bahwa ini merupakan upaya negara dalam melegalkan korupsi atau menghilangkan jejak para koruptor,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (8/5).
Sayangnya, hal itu dilakukan dengan memanfaatkan narasi untuk melawan radikalisme, sehingga publik terbentuk pandangannya bahwa Indonesia sedang dalam bahaya.
“Simbol radikalisme itu akhirnya dimanfaatkan dengan bilang radikalisme masuk ke dalam KPK, padahal memang penyidik KPK itu harus radikal, karena koruptornya juga radikal cara merampoknya,” ungkapnya, sebagaimana dilansir Genpi, Selasa (11/5).
Rocky mengatakan bahwa para penyidik dan pegawai KPK sebenarnya harus berada dalam perspektif radikal untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Oleh karena itu, Rocky menyebut peristiwa tersebut sebagai permainan politik yang memiliki dua tujuan.
“Pertama, untuk menyingkirkan kasus besar di KPK yang sedang disidik oleh penyidik-penyidik radikal yang ingin menegakkan keadilan. Kedua, untuk mengirim sinyal bahwa Indonesia sedang ada dalam bahaya karena ada konsolidasi kekuatan umat Islam,” katanya.
Filsuf itu memaparkan bahwa pemerintah Indonesia jahat karena membiarkan peristiwa semacam itu terjadi kepada KPK. Pasalnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes tersebut bisa membelah masyarakat.
“Seolah-olah orang yang salah menjawab itu dianggap tidak baik moralnya. Sampai urusan rahim perempuan bahkan sampai dipersoalkan di situ. Urusannya apa? Itu menghina warga negara dan melecehkan perempuan,” paparnya.
Akademisi itu menuturkan bahwa tidak akan mungkin ada keakraban di dalam bangsa ini jika negara mengurus warga negaranya dengan teori pecah belah.
“Jadi, divided nation ini memang sedang terjadi,” tuturnya. (dbs)
