Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak yang paling tertekan nantinya adalah kalangan bawah alias orang miskin.
“Situasi masyarakat masih dalam situasi sulit, ada yang PHK, upah menurun, bahkan berganti usaha, apalagi orang miskin hidupnya susah,” ungkap Rizal Edy Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) dalam webinar, sebagaimana dilansir CNBC, Selasa (11/5/2021)
Pemerintah, kata Rizal harusnya memberikan perlindungan bukan justru membebani. Menurutnya masih banyak saluran penerimaan negara yang bisa dioptimalkan ketimbang menaikkan tarif PPN.
“Jadi masyarakat saat ini sedang menghadapi kompleksitas masalah karena pandemi. Larinya ke masalah ekonomi. Pemerintah harusnya memberikan perlindungan ekonomi sosial di tengah masyarakat saat ini,” jelasnya.
“Banyak kebijakan sektoral tidak dilakukan koordinasi di tingkat atas, dari kenaikan jalan tol, iuran BPJS, kenaikan PPN ini merupakan distorsi kebijakan Jokowi,” sambung Rizal.
Kebijakan ini juga bisa menahan laju pemulihan ekonomi nasional. Sebab dengan menaikkan tarif PPN, maka akan menggerus daya beli masyarakat yang saat ini mencoba untuk bangkit.
“Kenaikan tarif akan terjadi kenaikan harga barang. PPN dibebankan ke konsumen, maka harga barang akan semakin menekan daya beli yang sudah tertekan, dan terjadi kenaikan inflasi,” tegas Rizal.(dbs)
