Daftar Donatur Palestina
Oleh Hasanuddin (Ketua Umum PBHMI 2003-2005)
Hajinews.id – Jokowi menegaskan bahwa test Wawasan Kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjadi dasar untuk memberhentikan/menonaktifkan pegawai KPK. Jokowi menyatakan hal tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai disini publik sedikit merasa ada “angin sepoi-sepoi” yang berhembus dari Istana, bahwa Istana yang dihuni para pembesar Negeri itu menunjukkan kepeduliaan terhadap KPK yang sedang di “makan rayap”. Bagaimana kelanjutannya, apakah ke 75 pegawai KPK yang umumnya sedang mengurus sejumlah kasus Mega korupsi itu akan dikembalikan pada posisi semula, ataukah tetap di nonjobkan seperti saat ini? Apakah mereka yang telah “menggergaji” pilar-pilar KPK itu akan diberi sanksi? Professor Indriyanto Senoaji anggota Dewan Pengawas KPK dilaporkan oleh ke 75 pegawai non aktif KPK itu ke Dewan Pengawas KPK karena di tengarai telah melakukan perbuatan tercela. Memang agak aneh, Professor kok melakukan perbuatan tercela.
Dilain pihak Professor Hendro Priyono, yang pensiunan Jenderal itu mengatakan masalah Konflik Palestina-Israel bukan urusan “kita”. “Kita” yang dimaksud disini tentu “kawanannya” Hendro, karena sulit memahami kata “kita” itu sebagai kata ganti “negara” atau kata “ganti rakyat Indonesia” dimana Pemerintah konsisten pada sikap dan pendirian membela Palestina. Pasukan perdamaian Republik Indonesia dari satuan Pasukan Garuda senantiasa standby di sana dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Professor Hendro yang pensiunan Jenderal itu, mungkin lupa dengan sikap politik Indonesia itu. Beberapa waktu lalu di Jakarta, ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN, membicarakan situasi di Myanmar. Mungkin Hendro juga akan berkata, untuk apa itu, itukan bukan urusan “kita”. Urusan “kita” menurut Hendro memastikan supaya anak cucunya aman, tidak terpengaruh dengan berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Akibat pernyataan Hendro itu, sontak sejumlah pihak memberi respons. Ada yang meminta Hendro agar fokus mencari dalang kerusuhan dan pembantaian Talangsari waktu Hendro bertugas di sana. Juga mengusulkan agar Hendro mencari dalang pembunuh Munir, waktu Hendro jadi Kepala BIN. Tanggapan lain menyentil fenomena seperti Hendro ini, sebagai “Yahudi Pesek”. Entah apa maksudnya itu Yahudi Pesek.
Dilain pihak, Diaz Hendropriyono, Putra pak Hendro yang juga Staf Khusus Presiden, memang sejak beberapa tahun terakhir sedang berusaha bagaimana caranya mempengaruhi opini publik Indonesia agar mau menerima Israel membuka kedutaannya di Indonesia. Kasak-kusuk upaya anak Hendro ini mengupayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel dapat anda baca rekam jejaknya di google. Apakah proyek politik membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel itu adalah “proyek” Israel yang sedang dikerjakan Hendro dan dijalankan oleh Putranya yang sedang jadi stafsus Presiden? Entahlah, perlu dicermati.
Hal lain, Novel Baswedan menggegerkan publik dengan mengatakan bahwa dia dalam aktivitasnya memantau program penanggulangan Covid19, menengarai bahwa sedikitnya 100 Trilliun anggaran Covid19 bisa jadi telah di korupsi. Berbagai paket kebijakan dalam penanganan covid19, termasuk dana Bansos memang sedang hangat diperbincangkan. Kasus ini telah menyeret Menteri Sosial yang ditengarai merugikan keuangan negara puluhan trilliun akibat adanya 21 juta data fiktif dalam penyaluran Bansos. Sungguh menyedihkan.
Dilain pihak, Erick Thohir memberhentikan seluruh Direksi PT Kimia Farma, karena telah melakukan perbuatan tercela dalam kasus Rapid Test. Mereka menggunakan alat Rapid Test bekas pakai di bandara, yang diduga menjadi sebab banyaknya penularan covid19. Walaupun belum terbukti, tapi langkah Erick Tohir itu masuk akal untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dilain pihak kasus Jiwasraya, Asabari yang merugikan keuangan negara puluhan trilliun belum juga terang benderang. Siapa saja yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi itu tentu mesti di penjarakan.
Hal berikutnya, alur masuk warga negara Komunis Tiongkok mengalir deras, dimasa pandemi. Warga Komunis itu seperti sedang diselundupkan. Mereka masuk menggunakan pesawat charter. Kemana mereka itu perginya? Benarkah kedatangan mereka itu untuk mengurus proyek strategis Nasional? Dimana proyek strategis nasional yang dimaksud?
Masalah tenaga kerja asing dalam urusan proyek infrastruktur baru di masa Jokowi ini yang memancing keributan. Di masa orde baru, banyak juga proyek strategis nasional yang dibiayai asing, atau dikerjakan oleh kontraktor asing. Seperti waduk asahan, waduk jatiluhur, listrik, bandara dan lain-lain. Tidak pernah ribut. Karena tenaga kerja asing yang didatangkan hanya tenaga ahli saja. Bukan level buruh kasar. Buruh kasar selamanya hanya menggunakan tenaga kerja dari kalangan rakyat Indonesia sendiri. Lihatlah misalnya proyek yang dikerjakan oleh Jepang, adalah mereka membawa tenaga kerja kasar dari Jepang? Kualitas teknology Jepang juga lebih bagus dari Komunis China, kualitas bangunan lebih bagus dan lebih murah. Tapi kenapa pilih menggunakan Komunis Tiongkok dalam mengerjakan proyek Nasional??
Banyak lagi persoalan lain yang menyita perhatian publik, semua sama sekali tidak meningkatkan produktifitas, malah sebaliknya membuat kita muak membacanya. Bangsa ini benar-benar nampaknya sedang dikuasai para penghianat Pancasila. Sebab itu, tidak mesti bingung kenapa banyak masalah. Masalah pokoknya adalah karena penguasa hanya tahu kata Pancasila tapi tidak tahu dan tidak bisa mengimplementasikannya.
