Daftar Donatur Palestina
Beberapa langkah yang sedang dan akan dilakukan:
- Penyediaan SuperApp sebagai media pelayanan yang meliputi penyelenggaraan haji dan umrah, KUA, jaminan produk halal, dan tata kelola digital yang bersifat internal (e-Gov).
- Penyediaan Situation Room untuk “openmap” monitoring.
- Pembangunan data center dan data recovery center (DRC) untuk satu data Kemenag.
- Pembuatan interkoneksi data ke kementerian/lembaga lain.
- Konektifitas lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan KUA secara bertahap.
Ketiga, revitalisasi KUA. Kebijakan ini akan menempatkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Cakupan kebijakannya meliputi perbaikan infrastruktur, standar layanan, dan sumber daya manusia.
Beberapa strategi yang sedang dan akan dilakukan berupa: penguatan KUA sebagai pusat data keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai pusat layanan langsung keagamaan tingkat kecamatan, KUA sebagai “social engineer” tingkat kecamatan, dan KUA sebagai penggerak moderasi beragama tingkat kecamatan.
Keempat, Cyber Islamic University (CIU). Kebijakan CIU akan dimulai dari Universitas Islam Ciber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) sebagai pilot project pertama perguruan tinggi Islam berbasis siber dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Program ini akan didorong menjadi World Class Cyber Islamic University. Kelak UISSI akan menjadi role model PTKIN lainnya sesuai standar.
Hadirnya CIU merupakan kebutuhan publik di era digital dimana seluruh sendi kehidupan telah memanfaatkan teknologi informasi. CIU akan menjadi media fleksibel yang dapat membantu bagi elemen guru, penyuluh agama, penghulu, dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan peningkatan kapasitas dengan waktu yang terbatas.
Kelima, kemandirian pesantren. Kebijakan yang ingin mewujudkan pesantren agar memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.
Program ini ingin menguatkan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan. Pesantren juga didorong dapat mengelola unit-unit bisnis sebagai sumber ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dari sini akan muncul ekosistem ekonomi di pesantren sebagai “economis community” sehingga membentuk kemandirian pesantren.
Keenam, Religiosity Index (RI). Kebijakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai barometer kualitas persaudaraan antar sesama umat Islam, sebangsa, dan umat manusia, sehingga dapat menjadi pusat pendidikan moderasi beragama dan kebhinnekaan dunia.
RI diharapkan menjadi rujukan bagi banyak pihak sebagai early warning dan early response system kondisi ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah. Hal ini juga sebagai alat bantu pemerintah dan dunia pendidikan dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat (valid), terukur, dan terstruktur. Puncak dari RI akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan dunia dalam mengelola persatuan dan kebhinnekaan.
Hasil dari gebrakan GusMen atau Gus Yaqut ini tentu sangat ditunggu bangsa ini sebagai wujud hadirnya Kementerian Agama ( kemenag ) di tengah masyarakat. Torehan sejarah atas lahirnya Kemenag bukan hanya menjadi “pelengkap” dalam sistem pemerintahan, tetapi menjadi katalisator pembangunan nasional. Agama benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa dan sistem sosial di negeri tercinta ini.
Wallahu a’lam bish–shawab.
Sumber: kemenag
