Daftar Donatur Palestina
Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik
Hajinews.id – Rezim Jokowi memang sedang menunjukkan puncak ketidakmampuan mengelola kekuasaan. Kasus KPK, bisa dikatakan klimaksnya.
Saat Presiden Jokowi berusaha menyelamatkan muka, ikut mengomentari pemecatan 75 pegawai KPK berdalih tak lolos TWK, ternyata jajaran dibawahnya tidak mempedulikan. BKN bersama Menpan RB dan pimpinan KPK tetap ‘mengeksekusi’ 51 pegawai KPK.
Sudah berkurang memang, tetapi orang-orang yang dikenal publik memiliki reputasi dan dedikasi, ikut barisan pegawai yang dieksekusi. Sejumlah nama yang dikenal komitmen memberantas korupsi termasuk Novel Baswedan ikut tamat riwayatnya.
Sejumlah pegawai KPK mengeluh, pada acara talk show bersama Najwa Shihab, mereka mengenakan kaos bertuliskan ‘Berani Jujur Itu DiPecat !’. Satu ungkapan satir yang merepresentasikan kondisi yang dialami KPK.
Beda KPK beda dengan ormas Islam, namun narasinya seragam. Saat ingin membungkam Ormas Islam, rezim mengedarkan narasi radikalisme, terorisme, anti NKRI dan anti Pancasila. Adapun KPK, isunya disusupi Taliban. Konfirmasi rezim yang anti Islam dan menganut islamophobia.
Bagaimana mungkin ada pertanyaan TWK yang membandingkan Pancasila dengan al Qur’an ? Etikanya dimana, mempertanyakan hasyrat seorang wanita ? Dan apa hubungannya, jilbab dengan kesetiaan pada bangsa dan Negara ?
Jokowi telah menunjukkan betapa sempurnanya ketidakmampuannya mengelola pemerintahan. Jokowi, terbukti tidak diindahkan, dan boleh jadi pembelaan Jokowi kepada 75 pegawai KPK hanya lips service saja. Kenyataannya, ide ‘membunuh’ KPK melalui perubahan UU KPK berasal dari Presiden. Presiden juga ogah keluarkan Perppu untuk menganulir keberlakuan UU KPK perubahan.
Penulis setuju dengan manuver yang dilakukan sejumlah pegawai KPK, perang terbuka saja. Soal bocoran Harun Masiku, juga meneguhkan boroknya rezim Jokowi dan keberpihakannya kepada koruptor. Harun Masiku juga akan membuka keterlibatan PDIP melalui Hasto Kristianto.
Rasanya, demi masa depan bangsa Indonesia harus banyak yang siap untuk ‘Jihad Fi Sabilillah’ termasuk yang di KPK. Di kementerian dan sektor lain, juga wajib berani buka suara. Kalau semua bungkam, apa tanggung jawab kita kelak pada generasi masa depan Indonesia ?
Mulanya KPK dilemahkan, koruptor BLBI dibebaskan, hingga pegawai KPK diamputasi. Sempurna sudah, jalan menuju surga korupsi bagi bangsa Indonesia.
Sekarang saatnya semua bersuara. Kalau dulu HTI dan FPI ada hambatan untuk bersuara, penulis kira untuk urusan KPK ini tidak boleh ada yang ambil posisi diam. Negeri ini, bukan untuk koruptor tapi untuk masa depan generasi setelahnya.
Kalau tidak kita, siapa lagi ? kalau tidak sekarang, kapan lagi ? Kalau kita memilih diam pada kezaliman yang terjadi hari ini, lalu apa yang akan kita katakan pada generasi setelahnya ?
