Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Pengembangan program “Food Estate” atau lumbung pangan di Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya berpatok pada paradigma pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani.
Hal tersebut dikemukakan oleh Dosen jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Yulian Junaidi. Menurutnya, jika paradigma pertumbuhan ekonomi yang dikedepankan dikhawatirkan pengembangan pertanian lebih berpedoman pada kepentingan korporasi.
Oleh karena itu, petani harus benar-benar dilibatkan di segala lini, mulai dari hulu hingga hilir.
Selama ini, petani hanya dijadikan alat dalam proses produksi yang ada di bagian tengah sistem pertanian, sementara bagian hulu (penyediaan bibit, pupuk, pestisida, hingga alat dan mesin pertanian) dan hilir (penanganan pascapanen) diserahkan kepada korporasi.
Padahal, bagian hulu dan hilir adalah yang paling memperoleh nilai tambah, sementara proses produksi adalah yang paling berisiko.
”Seakan-akan petani hanya dijadikan sebagai buruh,” katanya, seperti dilansir dari Kompas.id (29/5/2021).
Oleh sebab itu, lanjut Yulian, kelembagaan petani yang kuat, seperti koperasi, harus dibentuk sehingga pelaksanaan program lumbung pangan dapat diterapkan secara seimbang. Selain itu, perlu ada pengawasan dari masyarakat sehingga pelaksanaan program lumbung pangan tidak merugikan petani.
Yulian juga berharap, program lumbung pangan tidak diterapkan di lahan gambut dan kawasan hutan. Jika hal itu dilakukan, ini akan menimbulkan degradasi lahan yang bisa memunculkan bencana nantinya.
”Jangan sampai program ’Food Estate’ menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial bagi petani,” tuturnya.(dbs)
