Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti sangat mencintai bangsa dan negara karena integritasnya dalam melawan praktik rasuah di negeri ini. Karena itu, hanya koruptor yang menganggap Novel Baswedan dkk radikal dan intoleran.
“Di antara pegawai yang dinonaktifkan itu adalah orang-orang yang selama ini sudah dikenal luas memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik di dalam menangani dan membongkar kasus-kasus korupsi di negeri ini. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya karena dia tidak mau bangsa dan negaranya dirusak dan dibusukkan oleh para koruptor,” kata dia dalam siaran pers, sebagaimana dilansir repelita, Senin (31/5).
Anwar justru merasa aneh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan oknum pimpinan KPK menyatakan mereka radikal hanya karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang materinya hingga kini masih kabur. Sebagai orang yang memiliki akal sehat dan antikorupsi, Anwar mempertanyakan materi TWK yang diberikan ke pegawai KPK.
“Apa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan diajukan oleh tim penguji baik secara tertulis maupun secara lisan? Untuk itu, sebaiknya agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak merusak citra pemerintah terutama KPK serta untuk bisanya kita menyelesaikan dan mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya, maka sebaiknya tim penguji menyampaikan saja secara terbuka soal-soal yang sudah mereka berikan kepada calon ASN,” kata dia.
Hal ini menurut Anwar sangat penting agar masyarakat tidak curiga bahwa TWK telah dijadikan sebagai alat dan dasar oleh sejumlah pihak untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai. Dengan melabeli mereka yang tidak lolos tersebut dengan sikap intoleran dan radikalisme.
“Padahal menurut saya sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Dan mereka juga memang harus bersikap keras dan radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya,” tegas dia.
Anwar menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara bersama. Rakyat telah mengamanatkan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya melindungi serta menyejahterakan rakyat serta menciptakan keadilan sosial. Namun, pimpinan KPK hari ini justru diduga berbuat sebaliknya.
“Inilah sebuah tanda tanya besar yang membuncah di hati kita bersama yang harus bisa dijelaskan oleh pihak terkait dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya serta secara sejujur-jujurnya agar kita semua tahu dan paham duduk masalahnya serta tahu kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di dalam penyelenggaraan tesnya,” kata dia.(dbs)
