Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan saran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Haedar mengatakan kontroversi TWK yang menimbulkan masalah itu sebaiknya dihentikan.
“Berangkat dari kontroversi TWK yang menimbulkan masalah, maka cukup dihentikan dan tidak ada lagi materi-materi yang seperti itu, sehingga tidak menjadi sumber permasalahan,” katanya dalam keterangannya, sebagaimana dilansir genpi.co, Senin (31/5).
Lanjut Haedar, seraya dengan itu maka Muhammadiyah juga berharap ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur (kebudayaan) bangsa di dalam gerakan anti korupsi.
“Sehingga gerakan anti korupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha penindakan tapi juga dalam usaha pencegahan,” ucapnya.
Menurut Haedar, saat ini perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa.
“Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya,” ujarnya.
Haedar juga berharap pada saat yang sama bagaimana KPK ini juga berjalan dengan transparan, good governance, objektif, terstandar.
“Dan para pimpinan KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi,” paparnya.(dbs)
