Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin blak-blakan menyebut pemecatan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status sebagai ASN ialah masalah besar dan serius.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai pemecatan itu dilakukan sistematis, terstruktur, dan masif.
“Maka, masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan nyata,” tegas Din Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (1/6).
Din Syamsuddin pun membeberkan, butir-butir pertanyaan dalam TWK itu sangat absurd, tendensius, dan invalid. Dari situ, hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid, dan absurd.
“Orang-orang yang bertanggung jawab di baliknya harus dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun moral,” jelas Din Syamsuddin.
Bahkan, Din Syamsuddin juga menyoroti pertanyaan yang berdimensi keagamaan seperti pilihan antara Al-Quran dan Pancasila.
Menurutnya, pertanyaan itu merupakan perbuatan melanggar SARA karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila.
“Kemudian (pertanyaan itu, red) mendeskreditkan umat Islam dan berdampak mengkriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama,” ungkap Din Syamsuddin.
Mantan Ketua MUI Pusat ini menilai, pemecatan dan penyingkiran para pegawai KPK jelas melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.
Apalagi, KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris terbengkalai.
“Jika praktik ini dibiarkan, jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekuen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi, dan yang selalu dijanjikan dalam setiap Pemilu,” ujar Din Syamsuddin.
Oleh sebab itu, Din Syamsuddin mengajak rakyat yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi mendesak dilakukannya reformasi KPK.
“Maka untuk itu Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah, tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Sebab, akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut marut,” pungkasnya.(dbs)
