Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – COVID-19 di Indonesia diprediksi akan terus melonjak dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini dapat terjadi apabila penanganannya tak segera diperbaiki secara tepat dan ketat.
Pada Kamis (17/6/2021), Indonesia melaporkan 12.624 kasus baru Corona. Ini merupakan angka tertinggi semenjak 7 Februari lalu, di mana terakhir kali Indonesia mencatatkan penambahan kasus di atas 10.000 kasus.
Menurut Eks Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama, pemerintah Indonesia harus segera bergerak cepat dalam mengatasi lonjakan kasus Corona ini. Jangan sampai prediksi Indonesia akan kolaps karena COVID-19 benar-benar terjadi.
“Kemarin ada 12.624 kasus baru COVID-19, padahal baru tanggal 17 dan Kementerian Kesehatan memperkirakan puncak kasus akan terjadi akhir Juni, sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik,” kata Prof Tjandra melalui pesan singkat yang diterima , Jumat (18/6/2021).
1. Perketat pembatasan sosial
Prof Tjandra menegaskan pembatasan sosial merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan saat ini. Menurutnya, program penanganan COVID-19 yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi lonjakan kasus, sehingga harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas.
“Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total,” ujarnya.
2. Tingkatkan testing dan tracing
Prof Tjandra mengatakan testing dan tracing kasus Corona harus dilakukan secara maksimal dan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kedua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua kabupaten-kota secara merata dengan komitmen yang jelas,” ucapnya.
3. Perbaiki fasyankes
Dalam menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah perlu memperbaiki kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Prof Tjandra, yang disiapkan itu bukan hanya tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, atau alat dan obat-obatan, namun yang paling penting adalah sumber daya manusianya (SDM).
“SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman. Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan,” ungkapnya.
4. Pastikan data selalu akurat
Prof Tjandra juga mengingatkan untuk memastikan data yang tersedia harus akurat dan selalu update atau diperbarui. Pasalnya, data-data ini sangat dibutuhkan dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang harus dilakukan dalam mengatasi COVID-19.
“Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak. Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap, ‘”evidence-based decision making process’,” jelasnya.
5. Percepat vaksinasi COVID-19
Terakhir, kata Prof Tjandra, pemerintah harus lebih menggencarkan vaksinasi COVID-19. Meski hasilnya tidak akan secara tepat dalam menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu wilayah, namun vaksinasi memiliki peran penting dalam pengendalian pandemi.
“Harus diingat juga bahwa untuk menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (herd immunity) maka akan tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin,” kata Prof Tjandra.
“Kalau angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun (misalnya karena varian baru) maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan komunal (herd immunity), jadi dalam situasi sekarang maka angkanya mungkin perlu dihitung ulang,” tuturnya.
