Daftar Donatur Palestina
Hajinews,- Jakarta,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti sembako, jasa sekolah, dan kesehatan akan lebih rendah dari pajak lainnya.
Menurutnya, penerapan perpajakan diatur di dalam RUU perubahan revisi kelima UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) harus berbasiskan pajak yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
“Untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dikenakan dengan PPN tarif lebih rendah dari tarif normal atau dapat juga tidak dipungut PPN bagi masyarakat yang tidak mampu, dan dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi,” kata Sri, Selasa (29/6).
Sri mengakui, meski PPN multitarif dinaikan dari 10 persen menjadi 12 persen, namun Kementerian Keuangan juga memperkenalkan kisaran tarif 5 persen sampai dengan 25 persen.
“Kemudahan dan kesederhanaan PPN dalam hal ini seperti penerapan GST (Goods and Service Tax), yaitu PPN untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha,” pungkasnya.
Sementgara itu, pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen sehingga membawa Indonesia kembali ke lower middle income country.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, bahwa pada 2019 Indonesia sebetulnya telah masuk pada jajaran negara upper middle income country dengan PDB perkapita di atas 4.100 dolar AS.
“Peningkatan trajectory ekonomi yang signifikan menjadi poin krusial agar dapat keluar dari tekanan middle income trap dalam rangka kita mencapai visi Indonesia 2045 sebagai salah satu negara maju di dunia,” kata Suharso, Selasa (29/6).
Melalui Indonesia Development Forum 2021, Suharso berharap, ada partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum, dalam menyampaikan solusi-solusi inovatif untuk menyelesaikan tantangan pembangunan industri di Indonesia.
“Program IDF yang telah digagas Bappenas sejak 2017 tersebut mengedepankan sesi-sesi interaktif untuk mendorong terjadinya transaksi pengetahuan yang efektif antara pembicara dan peserta,” ujarnya.
Suharso menjelaskan, IDF 2021 memiliki empat skema, yakni inspire, imagine, inovate dan initiate. Nantinya seluruh ide, gagasan dan rekomendasi yang dihimpun selamat IDF series akan disampaikan dalam acara Puncak IDF untuk kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen dokumen perencanaan pembangunan Indonesia.
“Kami berharap langkah bersama ini meneguhkan tekad kita untuk mewujudkan visi transformasi sosial ekonomi menuju negara dengan tingkat pendapatan tinggi,” terangnya.
Sementara itu, kata Suharso, strategi pemulihan ekonomi berfokus pada pemulihan industri yang memiliki daya ungkit penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect yang tinggi dalam kerangka transformasi ekonomi.
“Imbas dari pandemi Covid-19 tentu mengganggu rantai pasok dan penurunan utilisasi industri. Dengan kontribusi sebesar 19,9 persen terhadap perekonomian nasional, sektor industri pengolahan menjadi kunci bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia,” pungkasnya. (dbs).
