Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Presiden Jokowi meminta Polri dalam penegakan hukum seperti penggeledahan dan penangkapan untuk selalu bijak. Jokowi tak ingin ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Terkait hal itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya selalu mempedomani aturan dalam penegakan hukum dan jurkah (petunjuk dan arahan). Tidak akan mengabaikan HAM.
“Sejauh ini dalam pelaksanaan upaya paksa sudah banyak arahan Bapak Kapolri dan jukrah dari Bareskrim agar mempedomani ketentuan yang ada,” kata Agus kepada kumparan, Kamis (1/7).
“Harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan dengan taktis dan teknis yang benar, etis dalam pelaksanaannya serta menghormati HAM,” sambungnya.
Agus menuturkan, bila ada pihak yang memprotes terhadap upaya paksa kepolisian dapat ditempuh lewat jalur praperadilan. Bahkan, bila ada penyidik yang melanggar juga diawasi oleh Propam Polri.
“Ruang jalur hukum terhadap keberatan atas upaya paksa yang dilakukan melalui Praperadilan, (sedangkan) dalam proses penyidikan ada Wassidik. Terkait perilaku penyidik (yang melanggar) ada Propam,” ujar Agus.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan saat memberi sambutan di HUT Bhayangkara ke-75, Kamis (1/7). Salah satunya terkait penggunaan wewenang Polri agar digunakan dengan bijak.
“Tapi saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus secara bertanggung jawab,” ujar Jokowi.(dbs)
