Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda vaksin individu berbayar yang digawangi perusahaan BUMN, PT Kimia Farma.
Bagi ekonom senior Faisal Basri, sejak awal skenario vaksin berbayar keuntungannya memang sangat menggiurkan.
“Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100 ribu per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun,” kata Faisal Basri di akun Twitternya, Senin (12/7).
Saking menggiurkannya keuntungan vaksin mandiri tersebut, Faisal Basri menganggap vaksin gotong royong tak ubahnya praktik rente.
“Makanya ada vaksin ‘gotong royong’ (lebih tepat vaksin rente),” sambung Faisal Basri.
Skenario vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I.
Pada November 2020 lalu, Budi Gunadi mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan yang saat itu dipimpin Terawan Agus Putranto untuk mengadakan dan mendistribusikan sekitar 172,61 juta dosis vaksin corona melalui skema vaksin mandiri.
Saat itu, Kementerian BUMN diberi tugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada kelompok penerima masyarakat dan pelaku ekonomi tergolong mampu sebanyak 74,04 juta orang.
Dari jumlah inilah, didapati kemungkinan keuntungan yang didapat bila vaksin berbayar benar-benar dilaksanakan pemerintah.
“Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak Budi Gunadi pasti tahu itu,” tutup Faisal Basri. (dbs).
