Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Kondisi pertumbuhan Ekonomi Indonesia kuartal III 2021 diramalkan makin suram, target pemerintah yang mematok angka 3 sampai 4 persen diprediksi tak akan tercapai.
Tak beresnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 menjadi biang keroknya.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri pesimistis dengan kondisi tersebut.
“Saat ini situasi pandemi Covid-19 belum menunjukkan adanya perbaikan, kemungkinan proyeksi pemerintah sekitar 3-4 persen (pertumbuhan ekonomi) nggak akan tercapai menurut saya,” kata Damanhuri dalam sebuah webinar bertajuk ‘Meneropong Pertumbuhan Ekonomi TW 3 Imbas PPKM Darurat, Jumat (23/7/2021).
Merebaknya kasus Virus Corona di tanah air sejak sebulan terakhir menempatkan Indonesia sebagai salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di dunia. Alhasil membuat pemerintah melakukan upaya pembatasan lewat PPKM Darurat, kini berubah istilah menjadi PPKM Level 4.
Segala upaya istilah pembatasan tersebut kata dia belum menunjukan perbaikan bahkan makin tak jelas. Imbasnya rakyat kecil akan semakin kesulitan, ekonomi pada level paling bawah tak bergerak.
“Jadi tidak ada pendekatan yang antisipatif menghadapi sebuah krisis kesehatan, ekonomi sekaligus ini,” kata Guru Besar IPB ini.
Kemudian yang lebih memprihatinkan, lanjut Damanhuri, soal sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang lambat dieksekusi. Padahal, dalam situasi sulit seperti saat ini, bansos menjadi salah hal yang paling penting.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengultimatum sejumlah daerah yang hingga saat ini lambat melakukan pencairan sejumlah anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan jika pencairannya tetap lelet dan lambat, pemerintah pusat yang akan mengambil alih proses tersebut.
“Tiap bulan kami transfer ke daerah baik DAU DBH. Kita akan katakan kalau enggak bisa eksekusi kita langsung intersep,” kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers PPKM, secara virtual Rabu malam (21/7/2021).
Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang tertekan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Jangan sampai ironi di mana anggaran ada tapi kegiatan nggak terjadi karena enggak ada pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sebelumnya, dia mengungkapkan sebanyak 324 daerah dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosialnya hingga anggaran pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).
“Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya itu baru 6,2 persen,” kata Sri Mulyani.
Padahal kata Sri Mulyani anggaran untuk 324 daerah tersebut sebesar Rp 12,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 764 miliar rupiah.
“Jadi masih sangat kecil. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkannya saat ini,” tegasnya.
Sementara itu sebanyak 128 daerah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 22,5 persen. Dengan total anggaran untuk 128 daerah tersebut sebesar Rp 6,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Selanjutnya 66 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 35,5 persen. Dengan total anggaran untuk 66 daerah tersebut sebesar Rp 5,6 triliun dengan realisasi Rp 1,9 triliun.
Dan yang terakhir sebanyak 24 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya di atas 50 persen atau tepatnya 61,1 persen. Dengan total anggaran sebesar Rp 670 miliar dengan realisasi sebesar Rp 410 miliar.(dbs)
