Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews – Pegiat media sosial, pelaku bisnis, pengamat intelijen dan politik, Erizely Bandaro, mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah sangat khawatir penanganan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
“Joko Widodo adalah kader PDIP. Kalau penanganan ekonomi tidak sesuai dengan harapan, bisa menimbulkan kekurangan percayaan masyarakat, sehingga berimplikasi terhadap elektabilitas PDIP yang bersama partai politik pengusung Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia dua periode, 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024,” kata Erizely Bandaro, Kamis malam, 18 Agustus 2021.
Dikatakan Erizely, kritikan terbuka PDIP terhadap Presiden Joko Widodo, bukan berarti sudah berseberangan dengan partai pengusung, tapi lebih kepada mengingatkan supaya pemerintahan tidak mengabaikan aspek penanganan ekonomi.
Joko Widodo itu diusung PDIP dan koalisi. Kalau dilihat dan dirasakan kesuksesan Joko Widodo, itu semua Program Nawacita PDIP. Membangun infrastruktur, moratorium Kebun Sawit dan tambang.
Kemudian, program landform agraria, dana desa, toll laut, divestasi PT Freeport Indonesia, mengambil alih blok minyak bumi dan gas yang sudah habis konsesinya, estate food, peningkatan anggaran riset dan restruktur lembaga riset, tax amnesty, dan tata niaga migas.
“Presiden Indonesia, Joko Widodo bekerja melaksanakan agenda politik PDIP,” ujar Erizely Bandaro.
Hanya saja bagaimana cara mencapai agenda partai itu, tentu Joko Widodo tidak tergantung partai. Sebagai Lembaga Presiden, Joko Widodo, harus patuh kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan undang-undang, serta menjaga keseimbangan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.
Serta memperhatikan aspirasi masyarkat dan golongan. Di sinilah letak kecerdasan Joko Widodo dalam membuat keputusan. Semua orang dan pihak didengar dan dipertimbangkan, namun tetap fokus kepada agenda Partai PDIP.
Sementara PDIP di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga menjaga keseimbangan dengan partai lain tanpa harus mengekor dengan cara Joko Widodo. Sehingga kritik DPR kepada Lembaga Presiden bisa berfungsi.
Diungkapkan Erizely Bandaro, kekhawatiran PDIP terhadap kebijakan Joko Widodo berkaitan dengan penanganan pandemi adalah soal ekonomi. Itu wajar. Karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar.
Ruang fiskal semakin menyempit karena refocus kepada Covid-19. Sementara hasilnya belum pasti. Pihak yang ramai-ramai salahkan PDIP dan bela Joko Widodo, membenarkan Luhut Binsar Panjaitan.
“Itu artinya tidak paham permainan politik dan ancaman politik terhadap anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang dalam 2 tahun menghabiskan hampir Rp2000 triliun. Itu sama dengan 5 kali anggaran penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1999 – 2003,” ujar Erizely Bandaro.
Kalau sampai akhir tahun 2021, masalah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak juga ada kejelasan maka ekonomi akan kontraksi. Ini akan jadi badai politik.
Bisa mengarah kepada hak interpelasi DPR terhadap Presiden. Kalau itu terjadi, sulit bagi PDIP membendung badai itu. Kerena semua partai oposisi punya agenda habisi Joko Widodo sebelum tahun 2024.
“Kalau tidak diingatkan, Joko Widodo akan kena trap. Koalisi PDIP bisa bergabung ke oposisi. Secara konstitusi DPR bisa bersikap. Selesai urusan. Presiden Joko Widodo jatuh, suara PDIP dalam Pemilihan Umum tahun 2024 akan terpuruk,” kata Erizely Bandaro.
“Jadi saran saya,” lanjut Erizely Bandaro, “Di tengah krisis ekonomi dan pendemi ini, sebaiknya lebih utamakan mendengar partai daripada pihak lain. Itu sikap tepat dan bijak.”
“Mengapa? Karena partai itu pemain di arena konstitusi. Beda dengan relawan yang oportunis. Dan partai tahu peta politik yang tersirat maupun tersurat. Soal Calon Presiden, tunggu saja jadwal pengumuman resmi dari partai. Itu masih lama,” ungkap Erizely Bandaro.(dbs)
1 Komentar