Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memaparkan tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan kategori ekstrem saat ini mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen dari total penduduk Indonesia.
Data ini berdasarkan dari laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, Kamis (26/8/2021).
Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pendapatan sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari.
Melihat data itu, pemerintah mematok target menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir tahun 2024. Target itu, kata dia, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals/SDGs.
“Ini sejalan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024,” kata dia.
Selain itu, Ma’ruf menyebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan pelbagai program pengentasan kemiskinan ekstrem yang terbagi dalam dua kelompok. Di antaranya kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Sementara itu, Ma’ruf mengungkapkan anggaran program untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp. 272,12 triliun pada Tahun Anggaran 2021.
Selain itu, terdapat anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun.
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan,” kata dia.
Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan bahwa target penanganan kemiskinan ekstrem dimulai dari tujuh provinsi di tahun 2021 ini. Nantinya, di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten sebagai fokus. Sehingga sudah ditetapkan 35 Kabupaten yang berada pada tujuh provinsi tersebut.
“35 kabupaten/kota ini mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. Beberapa provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua,” katanya.(dbs)
