Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews — Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara.
Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.
Bahkan kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagin rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan di Jakarta, Jumat (17/9/2021).
Politikus PDIP itu menyebut, bukan kali ini saja kapal China memasuki perairan Natuna. Dirinya meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah China, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia.
China juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.
“Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah kita,” ujarnya.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara.
Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang China, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.
Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.
“Harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Kita tidak bisa main-main dengan masalah kedaulatan negara. Diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah buntut Konflik Laut China Selatan,” ujar Puan.
Selain persoalan kedaulatan, ia menilai perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.
“Sumber daya di perairan Natuna bukan hanya ikan saja, karena di sana juga terdapat sumber daya mineral dan juga potensi pariwisata. Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” tandas Puan.(dbs)
