Daftar Donatur Palestina
Gorontalo, Hajinews.id – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp10 juta agar diputihkan saja.
“Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi covid-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” katanya, Rabu, 13 Oktober 2021.
Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo. Usul itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.
Gobel mengatakan, hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah. Akibat kredit macet itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Masuk daftar SLIK
SLIK merupakan pengganti istilah BI checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI). Gobel mengatakan akibat pandemi covid-19, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Oleh karena itu mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.
“Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin,” katanya.
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat peduli memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. “Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional,” tegasnya.
Pembinaan UMKM
Selain itu, Gobel juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus. “Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga,” katanya.
Pembinaan itu, katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global. Menanggapi hal itu, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak.
“Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara. “Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang,” ujar Wimboh.
Namun, ia mengusulkan sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi covid-19 atau bencana. Menurutnya, untuk KUR, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar enam persen. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar tiga persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Gobel mengatakan UMKM itu bukan hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan. “Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah lokal investor. Petani adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa,” pungkasnya.(dbs)
