Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti soal posisi PDIP partai politik (parpol) besutan Megawati Soekarnoputri yang kerap mendominasi di parlemen, tatkala terjadi agenda untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bisa dilihat, katanya, dari peran PDIP yang mendominasi pada saat DPR mengajukan Hak Angket maupun revisi Undang-undang KPK yang menjadi akar masalah utamanya dan mendapatkan kritik dari masyarakat.
“Kalau kita lihat struktur kepanitiaan angket, dan pengusul pengubahan UU KPK, maka kita menemukan fakta bahwa kader partai politik yang saat ini sedang mendominasi DPR yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling banyak menyetujui soal hak angket dan revisi UU KPK,” kata Kurnia saat webinar yang disiarkan lewat channel youtube Sahabat ICW, Kamis (21/10).
Kurnia pun menyebut data yang telah dimuat oleh berbagai media ini, mencatat setidaknya dalam isu pengajuan Hak Angket KPK oleh DPR terdapat sebanyak 26,1 persen struktur kepanitian diisi dari PDIP. Kemudian untuk data partai lain yaitu, Partai Golkar 21,7 persen; Partai Gerindra 17,4 persen; PAN 13 persen; NasDem dan PPP 8,7 persen; serta Hanura 4,3 persen.
Sementara sama halnya terkait usulan revisi UU KPK yang kala itu banyak menerima penolakan, lanjut Kurnia, didominasi PDIP berdasarkan data dari berbagai pemberitaan di media masa juga tercatat ada dua kader PDIP yang menjadi pengusul revisi undang-undang tersebut.
Sementara sisanya, masing-masing satu pengusul dari partai PPP, NasDem, PKB dan Partai Golkar. “Apakah partai lain tidak terlibat, terlibat tentu maka dari itu saya tampilkan data-datanya,” kata Kurnia.
“Tetapi komposisi itu-lah yang menarik untuk ditelisik lebih lanjut, justru ditemukan ada dominasi dari parpol yang setuju dengan kebijakan-kebijakan kontroversi yang ditolak masyarakat pada saat itu,” tambahnya.
Atas data-data yang dipaparkan, Kurnia merasa bingung atas sikap partai berlogo banteng tersebut. Pasalnya, dalam beberapa kali kesempatan, Ketua Umum PDIP Megawati kerap menyebut dirinyalah yang membentuk KPK. Namun disisi lain, ketika terjadi pelemahan, partainya lah yang mendominasi.
“Jadi diwaktu yang sama ketua umum PDIP, Bu megawati selalu mengatakan KPK itu yang dibentuk, dan bentuk adalah dirinya ketika menjabat sebagai presiden.Tentu menjadi perdebatan, kenapa justru KPK misalnya dibentuk Bu Megawati tetapi struktur yang berpotensi melemahkan KPK di dukung PDIP,” ujarnya.
“Semestinya, kalau ada potensi pelemahan KPK partai itulah yang menjadi bagian garda terdepan menolak pelemahan KPK.Bukan justru turut menjadi bagian yang mengambil kebijakan kontroversi dan didebatkan sama masyarakat luas,” tambahnya.
Klaim Megawati Soal Pendiri KPK
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa dirinyalah yang pada saat menjabat sebagai Presiden RI ke 5 mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikannya, sebagai penegasan kepada seluruh peserta maupun kader yang mengikuti Sekolah Partai Angkatan I PDIP dalam rangka persiapan Pilkada 2020.
“Saya sangat sedih kalau dari kalangan PDIP ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa. Kalau tidak percaya nanti lihat saja pembentuk KPK,” tutur Megawati saat berikan arahan pembukaan melalui virtual, Jumat (21/8).
Dia pun mengungkapkan alasannya membentuk lembaga anti rasuah tersebut, karena sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat terutama untuk memberantas korupsi yang marak dilakukan kalangan elite.
“Itu saya buat KPK untuk mendisiplinkan kita kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi itu pasti kalangan elite, itulah saya mau teken untuk didirikannya KPK memberantas korupsi,” tegas Megawati.
Lebih jauh, dia menilai bahwa pendirian KPK juga diikuti dengan semakin baiknya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun, Megawati mengatakan bahwa tetap ada hal yang masih perlu perbaikan.
“Mengapa saya mau membuat KPK, karena mekanisme ketatanegaraan Indonesia ini semakin hari sudah semakin tertata dari sisi ekonomi itu sudah sudah sangat rapi. Walaupun masih perlu diperbaiki,” ujarnya.(dbs)
1 Komentar