Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Busyro Muqoddas bicara soal rentetan pelemahan terhadap KPK. Menurut dia, pelemahan tersebut sudah dimulai sejak lama. Eks Ketua KPK ini menyebut serangan mulai terasa ketika KPK mengusut kasus-kasus terkait sumber daya alam (SDA) termasuk tambang.
Busyro mengatakan permasalahan tambang menjadi fokus KPK sejak 2008 hingga 2019 pada akhir kepemimpinan Agus Raharjo dkk. Sebab, sektor tersebut dinilai menjadi salah satu cara eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tidak bertanggung jawab.
“Sektor tambang ini menjadi sektor yang menjadi prioritas dari pimpinan-pimpinan kala itu. Karena perampokan-perampokan dengan cara eksploitasi sumber daya tambang itu dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarki bisnis dan politik yang berkelindan sangat erat,” kata Busyro dalam diskusi yang digelar ICW bertema ‘Historis TWK KPK dan Peta Besar Pelemahan Pemberantasan Korupsi’, dilansir Kumaparan, Kamis (21/10).
Busyro mengungkapkan, sempat ada data sebanyak lebih dari 3.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Namun dia tak merinci data tersebut kapan dikeluarkan. Berdasarkan penelusuran kumparan, data tersebut pernah diungkapkan oleh KPK era Agus Raharjo pada 2016 lalu.
Saat itu Agus Raharjo mengungkapkan, terdapat 5.000 izin usaha pertambangan diidentifikasi dan ditemukan bahwa ada 3.900-an izin tersebut yang masih bermasalah.
Busyro menilai permasalahan izin tersebut bukan suatu hal yang muncul begitu saja. Akan tetapi ada yang sengaja melakukannya.
“Permasalahan itu memang by design. Belum lagi soal penambangan itu yang merusak alam dan sangat mengancam kesejahteraan generasi milenial yang akan datang,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM tersebut.
Dia mengungkapkan sektor ini memang banyak memberikan hasil yang luar biasa. Sehingga menjadi ladang yang digunakan untuk meraup keuntungan.
“Saya ingin berikan makna bahwa sektor-sektor yang sudah disentuh oleh pimpinan KPK sebelum Firli Bahuri itu sektor-sektor yang sangat memberikan hasil luar biasa kepada siapa pun juga yang sangat berkeinginan agar rezim ini bisa berkelanjutan pada pemilu 2024,” kata Busyro.
“Dan itu diperlukan dana yang besar, dana yang besar itu dari sektor tambang itu. Satu-satunya lembaga penegak hukum yang waktu itu masih independen saat itu adalah KPK, maka menurut logika mereka KPK harus diluluhlantakkan, dan itu melalui revisi UU KPK,” sambung dia.
Menurut Busyro, pelemahan semakin masif dengan adanya revisi UU KPK. Perubahan itu dinilai meluluhlantakkan KPK secara kelembagaan. Termasuk mengeliminasi sumber daya manusia KPK yang berintegritas dengan cara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Total ada 57 pegawai yang dipecat KPK karena dinilai tidak lulus TWK tersebut. Beberapa di antaranya adalah penyidik dan penyelidik yang bekerja menangani kasus-kasus besar di lembaga antirasuah.
“TWK yang sebetulnya mencerminkan penistaan terhadap Pancasila dan kebangsaan itulah dipaksakan sedemikian rupa,” kata Busyro.
Sebelum Busyro, hal serupa juga pernah disampaikan oleh eks penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dia menyebut para koruptor dengan sabar menanti untuk melemahkan KPK.
Novel berpendapat upaya pelemahan terhadap KPK mulai terasa sejak 2014. Kala itu, KPK mulai masuk dalam ranah korupsi sumber daya alam yang kerap melibatkan uang dengan jumlah tidak sedikit.
“Ketika KPK mulai masuk pada isu terkait korupsi sumber daya alam ini, memang di situlah hantaman dan serangan terhadap KPK jauh lebih meningkat dan pelan-pelan itu kemudian terjadi upaya-upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan secara sistematis,” ungkap Novel.
