Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) yang juga Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkap ada masjid yang belum punya imam dan muazin. Oleh sebab itu, kata Mahyeldi, diperlukan peranan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan.
“Banyak daerah butuh bimbingan. Banyak kelompok masyarakat butuh penguatan keislaman. Kami pernah mengunjungi daerah pada waktu magrib. Masjidnya bagus tapi tidak ada yang jadi muazin, tidak ada yang jadi imam,” kata Mahyeldi saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Persatuan Ummat Islam (PUI) Sumbar di Auditorium Gubernuran, Minggu (24/10/2021).
Politisi PKS ini menilai organisasi keagamaan memiliki keleluasaan yang lebih dibandingkan partai politik untuk menjadi pemersatu umat di tengah kondisi krisis akibat pandemi dan adanya indikasi pengaburan ajaran islam.
“Partai politik meski berlatar belakang agama, namun masih ada resistensi sebagian umat. Organisasi kemasyarakatan bisa lebih diterima sehingga lebih leluasa untuk memberikan pencerahan dan menyatukan umat,” ujar Mahyeldi
Menurut Mahyeldi ormas keagamaan bisa mengisi kekosongan pembinaan umat. Saat ini pada banyak tempat di Sumbar masih membutuhkan peran kader yang benar-benar memahami agama untuk menghidupkan dan mensyiarkan ajaran Islam di tengah masyarakat.
Ia berharap hadirnya PUI di Sumbar bisa mengisi kekosongan-kekosangan itu dan menjadi perekat potensi umat yang ada di masyarakat.
Lebih jah Mahyeldi menyebutkan, pada kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi lemah, pemahaman keislaman dikaburkan maka menyatunya potensi umat merupakan hal yang harus diupayakan.
Ketua Umum PUI K.H Nurhasan Zaidi mengatakan organisasi itu sebenarnya pernah ada di Sumbar tetapi tidak berkembang. Saat ini kembali diperbarui kepengurusannya dengan harapan bisa segera memberikan bakti bagi umat.
“Cikal bakal PUI sebenarnya sudah ada sejak 1911 dan dilegalisasi pada 1917. Namun belum menggunakan nama PUI. Penggabungan dengan organisasi besar lain yang kemudian menjadi PUI terjadi pada 69 tahun lalu,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan upaya untuk memecah belah umat sekarang mulai terasa karena itu dibutuhkan dukungan dari Ormas Keagamaan untuk bisa menjadi solusi perekat persatuan.
“Mudah-mudahan kehadiran PUI di Sumbar bisa menjadi salah satu solusi bagi penguatan dan perekat umat itu,” ujarnya.
Dipercaya sebagai Ketua DPW PUI Sumbar, Hamdanus, Sekretaris Umum DPW PUI Jen Zuidi dan Bendahara Umum Yuni Andra.
Hadir dalam acara itu Ketua Majelis Syuro PUI K.H. Ahmad Heryawan, tokoh organisasi Islam se-Sumbar dan para anggota PUI se Sumbar.
