Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito meminta daerah rawan bencana hidrometerologi untuk waspada akan dampak La Nina yang diprediksi akan berlangsung sampai awal tahun depan.
Setidaknya, kata dia, terdapat 4 provinsi yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah mitigasi menghadapi fenomena La Nina.
Tentara berpangkat Letjen TNI itu berujar, deret provinsi tersebut memiliki riwayat bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor terbanyak pada 2016-2020. Adapun provinsi yang dimaksud yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,
“Dengan riwayat kejadian bencana hidrometeorologi basah yang cukup sering ditambah dengan peringatan dari BMKG terkait dampak La Nina, kewaspadaan pada daerah tersebut haruslah ditingkatkan,” kata Ganip dalam Rakornas Antisipasi La Nina secara virtual, Jumat (29/10/2021).
Sebab itu, dia mengatakan bahwa kewaspadaan serta mitigasi dampak La Lina mutlak dilakukan di provinsi tersebut.
Ganip kemudian merinci beberapa kabupaten kota di 4 Provinsi yang menjadi perhatian BNPB.
Kabupaten/kota yang menjadi atensi atas kejadian bencana yang tinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Lalu di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, dan Kabupaten Banyumas. Sementara di Jawa Timur yaitu Kab. Ponorogo, Trenggalek, dan Situbondo.
“Serta di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone,” lanjut Ganip.
Lebih lanjut Ganip menuturkan terdapat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan jangka pendek dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi basah akibat fenomena La Nina.
Pertama, kata dia, daerah perlu melakukan apel kesiapsiagakan, yang bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, alat, dan sara pendukung lainnya.
Upaya selanjutnya yakni, daerah harus sudah menyusun rencana kontijensi dari dampak bencana hidrometeorologi basah.
Dalam hal ini, Ganip mengaku telah menginstruksikan jajaran BPBD untuk menyusun rencana kontijensi dalam menanggapi bencana hidrometeorologi basah.
Kemudian, daerah juga harus membuat persiapan status siaga darurat di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
“Keempat upaya mitigasi melalui penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng menggunakan beton maupun vegetasi, serta optimalisasi drainase permukaan perlu terus kita lakukan,” ungkapnya.
Kelima, melakukan upaya kesiapsiagaan yang berbasis masyarakat dengan cara memonitor peringatan dini dari BMKG.
“Penetapan jalur evakuasi serta simulasi evakuasi, penetapan rambu daerah rawan bencana atau sistem peringatan dini berbasis masyarakat serta jejaring komunikasi berbasis masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Ganip juga menuturkan, pengelolaan lingkungan dan tata ruang untuk mitigasi banjir dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar, melakukan tebang pilih dan reboisasi, membuat sumur resapan, menghindari membangun rumah di pinggir sungai, dan rutin membersihkan saluran air..
