Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal KKB Papua.
Hal tersebut merupakan respon Gatot usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Gatot pun menyebut penyelesaian konflik di Papua bakal menjadi tantangan bagi Jenderal Andika Perkasa.
“Saya menyambut baik pilihan Bapak Presiden untuk memilih Kasad Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.”
“Ditinjau dari segi kompetensi, profesionalisme, dan regenerasi TNI sangat tepat,” kata Gatot, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Kamis (4/11/2021).
“Sedangkan pertimbangan lain tentu sepenuhnya menjadi prerogatif presiden,” tambahnya.
Gatot menyebut, akan ada banyak tantangan yang harus dilalui dalam masa kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun kedepan.
Satu di antaranya adalah persoalan terkait KKB Papua.
“Kurang lebih beliau satu tahun kedepan, waktu yang relatif singkat Pak Andika dihadapkan dari berbagai tantangan yang tidak ringan.”
“Terkait dengan dinamika lingkungan strategis, khususnya dengan dinamika yang ada di dalam negeri kita seperti masalah Papua,” ungkap Gatot.
Selain persoalan Papua, Gatot juga menyoroti pembangunan basic militer di pulau terluar Indonesia yang belum terselesaikan.
“Kemudian juga masalah belum tuntasnya pembangunan basic-basic militer.”
“Pulau terluar yang pernah saya sampaikan yaitu Natuna, lebih fokus lagi, kemudian tentang Blok Masela, ini merupakan fokus yang bisa ditunggu dalam satu tahun,” ujarnya.
Gatot menambahkan, dari semua tantangan yang akan dihadapi, persoalan tentang Papua menjadi yang terberat.
Namun Gatot meyakini kredibilitas dari Jenderal Andika Perkasa mampu untuk menghadapinya.
“Saya yakin Pak Andika bukan panglima yang bodoh tidak akan membiarkan musuh untuk berkonsilidasi, itu keyakinan saya tentang kredibilitas Pak Andika,” tutur Gatot.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan.
Syarief mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Jenderal Andika Perkasa saat resmi menjabat sebagai Panglima TNI.
Syarief mengatakan, Panglima TNI yang baru harus bisa meningkatkan konsolidasi di lingkungan TNI.
Pasalnya, jika TNI solid maka mereka akan bisa menjaga kedaulatan NKRI dengan lebih baik lagi.
“Publik sudah mengetahui semuanya bahwa TNI sangat diharapkan oleh Rakyat, pertama bagaimana agar konsolidasi di lingkungan TNI lebih ditingkatkan.”
“Kenapa? Kalau TNI sangat solid, maka tentu dalam mengemban tugas-tugas TNI di dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia itu akan semakin baik,” kata Syarief dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (4/11/2021).
Lebih lanjut, Syarief menegaskan, di tangan Panglima TNI yang baru masalah krusial seperti KKB Papua harus diselesaikan.
Hal itu karena semakin lama, KKB Papua akan semakin mengganggu keamanan masyarakat.
“Yang paling krusial adalah masalah KKB di Papua. Ini kan semakin intensitasnya semakin tinggi dan semakin mengganggu. Ini harus ada ketegasan bagaimana cara mengatasi ini.”
“Selama jabatan panglima yang baru, masalah Papua ini sudah harus selesai,” ungkap Syarief.
Syarief pun meyakini apabila ada koordinasi bagus dan ketegasan dari pemerintah, serta strategi TNI dalam mengatasinya, masalah KKB Papua ini dapat diselesaikan.
Dikutip dari wikipedia.orga, Jenderal Andika Perkasa mulai menapaki pucuk pimpinan TNI setelah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).
Saat Jokowi baru menduduki kursi Presiden pada 2014, Andika ditunjuk menjadi Danpaspampres. Saat itu pangkatnya Mayor Jenderal (Mayjend).
Dua tahun kemudian, Andika Perkasa ditunjuk menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura.
Setelah dua tahun, suami Diah Erwiany berpangkat Letnan Jenderal (Letjen). Dia menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).
Tak lama menjadi Dankodiklatad, Andika Perkasa ditunjuk sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 2018.
Andika Perkasa menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sejak 2018 hingga sekarang.(dbs)
