Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri-menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama covid-19.
Adapun Menteri yang diduga tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Berdasarkan rilis ASPEK Indonesia yang diterima hajinews.id, salah satu perusahaan yang mempunyai peran dalam bisnis PCR di Indonesia adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Dari penelusuran majalah Tempo, sebagian saham PT Genomik Solidaritas Indonesia dipunyai oleh PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara, pemilik saham GSI Lab lainnya adalah Yayasan Adaro Bangun Energi, organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir.
Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE, mengatakan skandal bisnis PCR selama pandemi Covid-19 sangat memalukan dan harus diusut tuntas.
Mirah Sumirat menambahkan dugaan konflik kepentingan sangat terlihat jelas. Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) dan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Selain itu juga pernah menjadi Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi prioritas.
Di satu sisi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi pihak yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan perusahaan yang berbisnis PCR di Indonesia. Sehingga patut diduga segala kebijakan yang dibuat dalam menanggulangi Covid-19, dapat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.
Kondisi ini sungguh miris, di saat rakyat sulit dan menderita, jutaan pekerja diputus hubungan kerjanya (PHK), hingga banyak perusahaan gulung tikar, para pejabatnya justru diduga kuat telah mengambil keuntungan bisnis di tengah pandemi.
Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis PCR, mereka menentukan sendiri harga jualnya.
“Konflik kepentingannya sangat “telanjang”,” tegas Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis (09/11).
Mirah Sumirat juga menengarai di akhir tahun ini, saat libur Natal dan tahun baru, diperkirakan Pemerintah akan kembali membuat pembatasan aktivitas masyarakat dan mewajibkan test PCR atau antigen kepada masyarakat.
ASPEK Indonesia meminta agar Pemerintah menghentikan berbagai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk menghentikan kewajiban PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan di tengah pandemi Covid-19. Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia berharap pemerinta tidak mempersulit masyarakat lagi, dengan berbagai kebijakan yang justru akan mematikan ekonomi masyarakat bawah.
