Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi kemarahan Presiden Jokowi di Istana yang videonya beredar di media sosial (medsos).
Jokowi marah lantaran penugasannya kepada BUMN tidak jalan.
Menurut Dahlan Iskan, Jokowi memberikan banyak tugas kepada BUMN. Namun sebagian dari tugas itu belum dilaksanakan, sehingga Jokowi marah.
Mantan Dirut PLN ini membandingkan Jokowi dengan beberapa presiden sebelumnya dalam memberikan tugas kepada BUMN.
“Sekilas terlihat, Presiden Jokowi lebih banyak memberikan penugasan ke BUMN jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya,” kata Dahlan dalam tulisannya berjudul ‘Marah Penugasan’ pada Sabtu (27/11/2021).
Dahlan merinci beberapa tugas dari Presiden Jokowi yang dibebankan kepada BUMN.
Salah satu perusahaan BUMN yang mendapat banyak tugas dari Jokowi adalah Pertamina.
“Pertamina mendapat beberapa penugasan. Termasuk membuat harga BBM sama di seluruh Indonesia,” kata Dahlan.
“Di sini Pertamina harus rugi ongkos kirim BBM. Apalagi kalau kirimnya ke Papua nun di timur. Atau ke Aceh nun di barat,” sambung mantan bos Jawa Pos ini.
Dikatakan Dahlan, kebijakan harga BBM sama membuat rakyat di daerah-daerah terpencil sangat senang. Harga BBM menjadi terasa murah di sana.
“Pemerintahlah yang sebenarnya menanggung ongkos kirim itu. Setiap tahun Pertamina membuat perhitungan ongkos kirim itu. Lalu, ditagihkan ke Kementerian Keuangan,” jelas Dahlan.
“Pertamina juga mendapat penugasan membangun proyek petrokimia raksasa di Tuban, Jatim. Saya tidak tahu lewat keppres atau hanya lewat pengarahan,” tambahnya.
Pemerintah berkepentingan untuk mengurangi impor di bidang itu. Pemerintah juga ingin Indonesia kian mandiri.
Secara hitungan bisnis, kata Dahlan, Pertamina belum mampu melakukannya. Investasinya terlalu besar. Kalaupun bisa cari pinjaman, ”ruang untuk meminjam” tidak cukup.
Kalau harus berpartner, Pertamina kehilangan kesempatan bisnis.
Direksi dan komisaris Pertamina memang harus menjalankan dua misi sekaligus: misi perusahaan (harus laba, tidak boleh rugi) dan misi dari pemerintah.
“Maka, sebaiknya Pertamina harus berterus terang kepada pemerintah. Terutama kepada presiden: mampu atau tidak –dari segi kemampuan perusahaan,” imbuhnya.
“Dengan demikian, presiden punya kejelasan apa yang harus dilakukan. Tidak seperti digantung oleh PHP,” kata Dahlan.
Misalkan Pertamina mengatakan: tidak mampu, pemerintah yang akan memikirkannya. Termasuk, kalau perlu, mengundang investor asing. Tinggal pemerintah mempertimbangkan risiko politiknya.
Atau, pemerintah tetap menugaskan Pertamina. Dengan berbagai bantuan. Mulai penjaminan pemerintah sampai subsidi bunga pinjaman.
Tentu pemerintah punya misi yang lebih besar dari perusahaan. Di mata pemerintah, Pertamina memang akan rugi di satu sisi, tapi negara akan untung di banyak bidang.
“Maka, yang diperlukan adalah keterusterangan itu: mampu atau tidak,” jelas Dahlan.
Kalau tidak, apakah masih bisa dibuat mampu. Pertamina minta apa saja. Lalu, pemerintah yang akan menilai apakah permintaan itu bisa ditawar.
Penugasan Jokowi ke PLN
Selain Pertamina, Jokowi juga memberikan tugas kepada PLN.
Menurut Dahlan, PLN mendapatkan beban tugas yang lebih berat karena harus pindah ke listrik hijau. Yang biaya produksinya lebih mahal. Sedangkan tarif listriknya tidak boleh naik.
Dahlan menyarankan agar PLN berterus terang kepada Jokowi.
“PLN harus siap melaksanakan, tapi juga harus menyampaikan akibat apa saja yang akan dialami PLN,” kata Dahlan.
Dengan demikian, mulai sekarang, sudah bisa diantisipasi konsekuensi keuangannya. Agar tidak ada balon pecah yang tiba-tiba.
Penugasan Proyek Tol
Bukan hanya PLN dan Pertamina yang mendapatkan beban tugas dari pemerintah Jokowi.
Pemerintah juga memberikan banyak penugasan kepada BUMN infrastruktur untuk mengerjakan proyek jalan tol.
Dahlan mengatakan, direksi dan komisaris BUMN infrastruktur memang tidak diundang ke istana saat Jokowi marah.
Namun sebagian isi marah Presiden Jokowi itu sebenarnya ditujukan kepada yang tidak diundang itu. Toh, mereka juga bisa menyaksikan di video yang beredar luas.
Dahlan menafsirkan kalimat Jokowi yang menyebut “Jangan berlindung di balik penugasan” dan “Setelah akan dimonetisasi ternyata kemahalan”.
Dari mana presiden tahu bahwa ada BUMN yang berlindung di balik penugasan?
“Saya menafsirkannya begini: ada BUMN yang berpikiran proyek itu harus dijalankan. Harus jadi sesuai jadwal. Berapa pun biayanya. Maka, biaya proyek membengkak,” kata Dahlan.
Ketika BUMN itu mengalami kesulitan keuangan, salah satu jalan keluarnya: jalan tol yang sudah jadi itu harus dijual. Hasilnya bisa untuk membiayai penugasan jalan tol yang baru.
Ternyata jualan itu sulit laku. Peminatnya ada, tapi harganya tidak cocok. Dianggap terlalu mahal.
Para calon pembeli itu memang bisa berhitung: berapa seharusnya harga jual itu.
Tentu harga jual yang ditawarkan adalah: biaya proyek ditambah laba. Harga itulah yang dianggap terlalu mahal. Pun sebelum ditambah laba.
Ternyata presiden tahu: mentang-mentang ini penugasan pemerintah, lantas biaya proyeknya dibuat mahal. Bahkan, presiden pun mencurigai sampai ke sistem pengadaannya.
“Kalau saja tidak ada Covid, mencari uang pinjaman lebih gampang. Pun mencari investor. Tapi, Covid membuat BUMN harus menjual jalan tol. Lalu ketahuan: kemahalan,” beber Dahlan.
“Covid-lah yang ternyata membuka tabir itu. Ibarat bola yang melambung tinggi, presiden lantas men-smash-nya,” pungkas Dahlan.(dbs)
